Megawati: Sejarah 1965 Harus Dibuka karena Lukanya Terlalu Dalam

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Penyerahan Kartu Tanda Anggota kepada para tokoh agama yang bergabung dengan PDI Perjuangan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, Selasa, 2 April 2019. TEMPO/Fikri Arigi.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, mengatakan peristiwa sejarah 1965 perlu dibuka untuk mengetahui kebenaran sejarah. Sejarah ini kata dia, musti dibuka, karena luka yang ditorehkan terlalu dalam untuk disembunyikan.

Baca juga: Megawati di Jawa Tengah: Ada yang Mau Mencuri ke Rumah Kita

“Sampai hari ini saya menyatakan, ini seharusnya sejarah Indonesia harus dibuka. Ndak bisa disembunyikan, lukanya dalam. Seperti sekarang, kan isu PKI itu,” kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa, 2 April 2019.

Megawati mengawali keinginannya membuka sejarah tersebut dengan menceritakan kisah ayahnya, Soekarno. Ia mengatakan saat Soekarno berkuasa, ia digulingkan karena dicap terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh tentara.

Megawati mengaku saat kejadian itu berlangsung, belum paham sesuatu pun mengenai politik. Beranjak dewasa, ia banyak membaca. Ia baru paham bahwa saat itu yang menjadi presiden justru Soekarno.

“Jadi mau mengkudeta presiden, berkolaborasi dengan partai komunis. Lho orang dia (Soekarno) presidene. Jadi dia mengkudeta diri sendiri?” Kata Presiden Indonesia ke-5 tersebut.

Baca juga: Jateng Digempur karena Kandang Banteng, Megawati: Kader Jangan Kecolongan

Ia mengatakan terdapat hal-hal yang tidak diajarkan dalam sejarah bangsa Indonesia. Salah satunya mengenai kejadian kudeta 1965 ini.

Megawati pun mengaku sejak lama dituding PKI. Atau partainya dituduh sebagai sarang partai komunis tersebut. Ia mengatakan bila betul dirinya PKI, maka yang gagal adalah kalangan militer, karena ia berhasil lolos dari pemeriksaan. “Pikir yang jernih kalau misal saya PKI, itu bobol berarti militer,” ujarnya.






Jokowi Panggil Panglima TNI Usai Megawati Soroti Sistem Pertahanan Maju Mundur

15 jam lalu

Jokowi Panggil Panglima TNI Usai Megawati Soroti Sistem Pertahanan Maju Mundur

Presiden Jokowi memanggil Panglima TNI dan tiga kepala staf angkatan pada Senin lalu. Pertemuan itu untuk merespons pernyataan Megawati.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

1 hari lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

1 hari lalu

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

Hari ini, 4 Oktober 2004 diumumkan kemenangan SBY - JK sebagai presiden dan wapres periode 2004 - 2009. Berikut beberapa fakta menariknya.


Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

2 hari lalu

Fraksi PDIP DPR Usulkan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Pembentukan pansus dimaksudkan agar mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif atas tragedi Kanjuruhan.


Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

8 hari lalu

Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

Rachmawati Soekarnoputri kelahiran 27 September 1950. Dalam panggung politik ia kerap tak sepakat dengan Megawati, kakaknya.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

8 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

10 hari lalu

Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

Hari ini di Taman Makam Pahlawan, mereka yang mengisi Dewan Kolonel hadir mendampingi Puan Maharani.


Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

11 hari lalu

Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

Ketua Umum PDIP Megawati ingin memiliki kantor partai di Sabang, Merauke, Miangas, dan Pulau Rote


Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

12 hari lalu

Profil Johan Budi Inisiator Dewan Kolonel: Dari Jurnalis, Jubir KPK, Staf Khusus Presiden, Anggota DPR F-PDIP

Puan Maharani mendapat dukungan dari sekelompok Anggota DPR fraksi PDIP yang disebut Johan Budi sebagai Dewan Kolonel. Ini profil eks Jubir KPK.


Megawati Tegaskan Tidak Ada Dewan Kolonel

13 hari lalu

Megawati Tegaskan Tidak Ada Dewan Kolonel

Hasto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengingatkan para kader partai bahwa Dewan Kolonel tidak eksis.