Kata Mahfud MD Soal People Power Amien Rais

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD meninggalkan gedung KPK setelah bersilaturahmi dengan pimpinan KPK, di Jakarta, Senin, 25 Maret 2019. Kedatangan Mahfud bertujuan menggandeng KPK untuk menggelar diskusi mengenai penguatan jiwa nasionalisme generasi milenial melalui program antikorupsi.  TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD meninggalkan gedung KPK setelah bersilaturahmi dengan pimpinan KPK, di Jakarta, Senin, 25 Maret 2019. Kedatangan Mahfud bertujuan menggandeng KPK untuk menggelar diskusi mengenai penguatan jiwa nasionalisme generasi milenial melalui program antikorupsi. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mengatakan pernyataan Ketua Dewan Penasihat BPN Prabowo-Sandi, Amien Rais, yang tidak akan membawa ke Mahkamah Konstitusi apabila terjadi dugaan kecurangan Pemilu namun akan mengerahkan people power, bukanlah penghinaan kepada lembaga peradilan.

    Baca juga: Pengamat: People Power Amien Rais Bentuk Provokasi Demokrasi

    “Itu bukan penghinaan terhadap lembaga pengadilan atau contempt of court. Kalau dikait-kaitkan tentu tidak bisa karena penghinaan itu harus dilakukan saat sidang sedang berlangsung,” kata Mahfud, saat menghadiri Serasehan Kebangsaan, di Padang, Selasa, 2 April 2019.

    Sebelumnya, Amien Rais dalam aksi 313 di depan KPU pada Ahad 31 Maret 2019 mengancam akan menggelar people power jika terdapat kecurangan yang masif dan sistematis di Pemilu 2019.

    Menurut Mahfud pernyataan Amien Rais itu juga dapat memunculkan banyak kecurigaaan dari berbagai kalangan sehingga dapat menimbulkan potensi perpecahan antar anak bangsa.

    “Amien Rais itu orang tua kita, kalau dia ngomong ya didengarkan saja,” kata dia.

    Menurut dia jika Amien Rais mengingatkan agar pelaksanaan Pemilu harus berjalan jujur dan adil, hendaklah semua pihak melaksanakan hal itu secara bersama-sama agar Pemilu berjalan jujur.

    Baca juga: Amien Rais Ancam People Power, Jokowi: Jangan Menakuti Rakyat

    “Seluruh kita harus ikut mengawasi bersama agar Pemilu ini berjalan secara jujur. KPU itu bukan kaki tangan pemerintah namun yang membentuk mereka adalah DPR,” katanya

    Sebelumnya dia juga mengingatkan masyarakat agar menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pascapemilu presiden dan legislatif nanti.

    “Potensi perpecahan itu ada dan harus kita antisipasi agar bangsa yang memiliki keberagamana mulai dari suku, bangsa, adat dan agama ini dapat berjalan dalam bingkai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.