Iklan
TEMPO Interaktif, Makasar:Dari pada ribut-ribut mencari titik kompromi amandemen UUD 1945, lebih baik konstitusi negara kembali ke UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950 yang dinilai jauh lebih baik ketimbang UUD 1945, bahkan hasil amandemen Panitia Ad Hoc (PAH) MPR. Usulan itu disampaikan oleh sejarawan, Dr. Anhar Gonggong kepada Tempo News Room, Sabtu (1/6) di Makasar. Menurut Gonggong, 143 pasal yang ada dalam UUDS 1950 jauh lebih baik dari pada UUD 1945. Pasal yang memerlukan perubahan dalam UUD 1950 untuk menyesuaikan dengan situasi mutakhir, tidak terlalu banyak lagi. Di dalamnya, sudah ada peratiran tentang HAM (hak azasi manusia) sebanyak 26 pasal dan tentang hak rakyat 6 pasal. œHanya yang perlu diperbarui yakni soal sistem pemilihan langsung kalau diinginkan dan sistem parlementer," jelas Gonggong usai berbicara pada seminar bertema ˜Amandemen UUD 1945, madu atau racun™ yang diselenggarakan kelompok kerja (pokja) sekretariat bersama (sekber) Golkar 64 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia mengakui, UUD 1950 memiliki kelemahan soal sistem pemerintahan. Sehingga, penyelenggara pemerintahan sewaktu konstitusi itu berlaku, selalu bergonta-ganti. Soal itu, kata Anhar, tidak perlu dirisaukan karena bisa saja diubah. Tapi dibandingkan UUD 45, UUD 1950 lebih mewakili aspirasi bangsa Indonesia. Apalagi undang-undang ini dibuat setelah Indonesia merdeka, sedang UUD 1945 dibuat sangat terburu-buru menjelang Proklamasi Kemerdekaan. Untuk menengahi polemik amandemen UUD 45, menurut Gonggong, diperlukan komisi konstitusi yang bertugas melakukan kajian amandemen UUD 1945. Hal tersebut, tidak teralu sulit dilaksanakan karena Indonesia sudah memiliki dasar sebelumnya. Bahkan, Indonesia sudah berpengalaman dengan 3 UUD, yakni UUD 1945, UUDS 1950 dan UUD Republik Indonesia Serikat (RIS). Apalagi beberapa lembaga seperti Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) dan Habibie Centre, sudah mengajukan konsep amandemen UUD 1945. œJadi tinggal membanding-bandingkannya saja, lalu dikembalikan lagi ke MPR," katanya. Dia juga menilai, wacana agar Presiden Megawati mengeluarkan dekrit, malah akan merusak republik. Sebab, Megawati tidak memiliki posisi yang sekuat Presiden Soekarno dulu. Dia meramalkan bila Megawati mengeluarkan Dekrit Presiden, maka kekuatan pro dan kontra, akan berimbang. Namun, melihat situasi proses amandemen UUD 1945, dia optimis tidak akan terjadi deadlock.(Muannas)
Iklan
