Soal Sulman Azis, Jokowi: Politik TNI dan Polri adalah Netral

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang Sentani di GOR Toware, Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Ratusan warga terdampak banjir terpaksa masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang Sentani di GOR Toware, Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Ratusan warga terdampak banjir terpaksa masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal pengakuan mantan Kepala Kepolisan Sektor Pasirwangi, Garut Sulman Azis, terkait adanya mobilisasi dukungan untuk pasangan nomor urut 01 ini.

    Baca: Mantan Kapolsek Sulman Aziz Cabut Pernyataan soal Alasan Mutasi

    Jokowi membantah dugaan adanya mobilisasi dukungan tersebut."Enggak sekali dua kali saya sampaikan, di Rapim TNI-Polri saya sampaikan, politik TNI, politik Polri itu politik negara, jadi harus menjaga netralitas. Sudah jelas sekali, enggak perlu saya ulang-ulang," kata Jokowi usai berkampanye di Aimas Convention Center Kabupaten Sorong, Papua Barat pada Senin malam, 1 April 2019.

    Sebelumnya, Sulman Aziz mengaku diperintah atasannya, Kepala Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan Jokowi - Ma'ruf dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

    “Kami diperintah untuk menggalang dan mendukung kepada 01,” kata dia di Kantor Hukum Lokataru, Jakarta. Angka 01 merujuk pada nomor urut pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sementara nomor urut 02 untuk pasangan Prabowo - Sandiaga.

    Sulman bercerita perintah itu diberikan dalam sebuah forum yang dihelat di Polres Garut pada Februari 2019. Perintah itu datang disertai ancaman: bila suara untuk paslon capres 01 kalah di wilayah itu, maka para kapolsek akan dimutasi.

    Menurut Sulman, dukungan untuk Jokowi dilakukan dengan menggiring publik agar berpihak pada capres nomor urut 01. Dia menyebut tindakan itu dengan istilah penggalangan. Namun Sulman mengaku tidak mengetahui mekanisme penggalangan yang dimaksud.

    Usai mendapat perintah untuk menggalang suara, datang instruksi kedua. Instruksi itu disampaikan melalui pesan WhatsApp. Kali ini, kata dia, para kapolsek diperintah untuk mendata pilihan masyarakat.

    Budi Satria Wiguna membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan menyelenggarakan forum pada Februari sebagai rapat rutin untuk gelar operasi dan simulasi pengamanan pemilu. “Tidak ada perintah sama sekali untuk mendukung siapapun,” kata dia.

    Simak juga: Perludem Minta Bawaslu Responsif Tanggapi Ucapan Sulman Aziz

    Budi mengakui memang memerintahkan untuk melakukan pemetaan di masyarakat. Namun, pemetaan tersebut dilakukan untuk memetakan personel terkait pengamanan pemilu. “Untuk antisipasi konflik, kalau rawan kami akan backup,” kata dia. Budi menduga Sulman membuat tudingan yang macam-macam karena sakit hati telah dimutasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.