Soal Sulman Azis, Jokowi: Politik TNI dan Polri adalah Netral

Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) mengunjungi posko pengungsian korban banjir bandang Sentani di GOR Toware, Jayapura, Papua, Senin 1 April 2019. Ratusan warga terdampak banjir terpaksa masih bertahan di pengungsian karena rumah mereka rusak parah. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menanggapi soal pengakuan mantan Kepala Kepolisan Sektor Pasirwangi, Garut Sulman Azis, terkait adanya mobilisasi dukungan untuk pasangan nomor urut 01 ini.

Baca: Mantan Kapolsek Sulman Aziz Cabut Pernyataan soal Alasan Mutasi

Jokowi membantah dugaan adanya mobilisasi dukungan tersebut."Enggak sekali dua kali saya sampaikan, di Rapim TNI-Polri saya sampaikan, politik TNI, politik Polri itu politik negara, jadi harus menjaga netralitas. Sudah jelas sekali, enggak perlu saya ulang-ulang," kata Jokowi usai berkampanye di Aimas Convention Center Kabupaten Sorong, Papua Barat pada Senin malam, 1 April 2019.

Sebelumnya, Sulman Aziz mengaku diperintah atasannya, Kepala Kepolisian Resor Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna untuk memenangkan pasangan Jokowi - Ma'ruf dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

“Kami diperintah untuk menggalang dan mendukung kepada 01,” kata dia di Kantor Hukum Lokataru, Jakarta. Angka 01 merujuk pada nomor urut pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Sementara nomor urut 02 untuk pasangan Prabowo - Sandiaga.

Sulman bercerita perintah itu diberikan dalam sebuah forum yang dihelat di Polres Garut pada Februari 2019. Perintah itu datang disertai ancaman: bila suara untuk paslon capres 01 kalah di wilayah itu, maka para kapolsek akan dimutasi.

Menurut Sulman, dukungan untuk Jokowi dilakukan dengan menggiring publik agar berpihak pada capres nomor urut 01. Dia menyebut tindakan itu dengan istilah penggalangan. Namun Sulman mengaku tidak mengetahui mekanisme penggalangan yang dimaksud.

Usai mendapat perintah untuk menggalang suara, datang instruksi kedua. Instruksi itu disampaikan melalui pesan WhatsApp. Kali ini, kata dia, para kapolsek diperintah untuk mendata pilihan masyarakat.

Budi Satria Wiguna membantah tudingan tersebut. Dia mengatakan menyelenggarakan forum pada Februari sebagai rapat rutin untuk gelar operasi dan simulasi pengamanan pemilu. “Tidak ada perintah sama sekali untuk mendukung siapapun,” kata dia.

Simak juga: Perludem Minta Bawaslu Responsif Tanggapi Ucapan Sulman Aziz

Budi mengakui memang memerintahkan untuk melakukan pemetaan di masyarakat. Namun, pemetaan tersebut dilakukan untuk memetakan personel terkait pengamanan pemilu. “Untuk antisipasi konflik, kalau rawan kami akan backup,” kata dia. Budi menduga Sulman membuat tudingan yang macam-macam karena sakit hati telah dimutasi.






Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

25 menit lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


3 Polisi Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan

35 menit lalu

3 Polisi Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan menyebabkan 131 orang meninggal.


Polri Akan Buat Peraturan Khusus Pengamanan Laga Sepak Bola agar Tragedi Kanjuruhan Tak Terulang

36 menit lalu

Polri Akan Buat Peraturan Khusus Pengamanan Laga Sepak Bola agar Tragedi Kanjuruhan Tak Terulang

Mengenai rencana Polri ingin membuat peraturan khusus agar Tragedi Kanjuruhan tak terulang disampaikan usai rapat koordinasi di Kemenpora hari ini.


Breaking News: Kapolri Umumkan 6 Tersangka Kasus Tragedi Kanjuruhan

1 jam lalu

Breaking News: Kapolri Umumkan 6 Tersangka Kasus Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan menyebabkan 131 orang meninggal.


Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

2 jam lalu

Anggaran KUR Pertanian 2023 Akan Ditambah Jadi Rp 100 T, Mentan: Terobosan Jokowi yang..

Pemerintah akan menambah alokasi anggaran KUR di sektor pertanian tahun depan menjadi Rp 100 triliun. Apa sebabnya?


Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

3 jam lalu

Mentan Akan Tarik Penyuluh Pertanian di Bawah Koordinasi Kementan

Mentan mengaku, ia telah menyampaikan keinginan itu sejak bertahun-tahun lalu.


Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

4 jam lalu

Penjelasan Setpres soal Momen Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI

Kejadian tersebut terjadi selepas Jokowi menyaksikan parade defile dari TNI dari atas mimbar yang ada di depan Istana.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

4 jam lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

5 jam lalu

PSSI Sebut FIFA Akan Beri Pendampingan untuk Reformasi Sepak Bola Indonesia

Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar stadion di Indonesia untuk diaudit. PSSI menyatakana akan melibatkan FIFA.


Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

6 jam lalu

Ide Gila Memperpanjang Kekuasaan Jokowi

Gagasan memperpanjang kekuasaan Presiden Jokowi tak pernah berhenti. Belakangan, muncul rencana mendorong Jokowi berlaga dalam Pemilu 2024.