Adik Prabowo Sebut Ajakan People Power Amien Rais Bentuk Ekspresi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo (tengah berbaju putih) memimpin rombongan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengadukan temuan 17,5 juta DPT ganda ke kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo (tengah berbaju putih) memimpin rombongan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengadukan temuan 17,5 juta DPT ganda ke kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Senin, 11 Maret 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo, menyebut rencana Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menggelar aksi people power sah saja.

    Baca: Kata Ma'ruf Amin Soal Ancaman People Power dari Amien Rais

    Adik Prabowo itu mengatakan rakyat berhak menunjukkan ekspresinya. "Kalau people power itu sah juga, rakyat punya kuasa menunjukkan ketidakpuasan," kata Hashim di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin, 1 April 2019.

    Rencana aksi people power itu dilontarkan Amien Rais saat aksi 313 di depan kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta pada Ahad, 31 Maret 2019. Aksi 313 itu menuntut agar KPU menjalankan pemilihan umum 17 April 2019 dengan jujur dan adil.

    Adapun terkait aksi people power, Amien mengatakan akan mengerahkan massa turun ke jalan jika kubunya menemukan bukti kecurangan pemilu yang masif dan sistematis. Amien mengatakan tak akan pergi ke Mahkamah Konstitusi lantaran menilai lembaga itu bentukan politik pemerintah.

    Meski menyebutnya sah, Hashim tak menjawab saat ditanya aksi people power itu sikap BPN secara resmi. "Saya diam saya. Saya kira itu tersirat dan tersurat kok," kata Hashim tanpa menjelaskan maksudnya.

    Hashim dan tim BPN tengah mempersoalkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. BPN mengklaim menemukan 17,5 juta DPT bertanggal lahir sama di 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari.

    BPN juga menyatakan menemukan ada sekitar 304.782 DPT berusia di atas 90 tahun, 20.475 DPT berusia di bawah 17 tahun, Kartu Keluarga manipulatif sebanyak 41.555 KK, data invalid sebanyak 18.832.149, dan data ganda sebanyak 6.169.895.

    Simak juga: Jutaan DPT Punya Tanggal Lahir Sama, Kemendagri: Ada Sejarahnya

    KPU sudah memverifikasi laporan ini. Soal pemilih yang memiliki tanggal lahir sama, kata KPU, disebabkan karena ada aturan yang menyebut jika seseorang lupa tanggal lahir maka Kementerian Dalam Negeri akan mencatat si orang tersebut lahir di 1 Juli.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.