MPR: Fatwa MUI Soal Golput Bisa Tingkatkan Partisipasi Politik

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria dalam diskusi Empat Pilar MPR, di Media Center Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin 1 April 2019.

INFO NASIONAL -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merespons fatwa MUI tentang Golput. Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, berpendapat Fatwa MUI mempunyai maksud dan tujuan yang baik, yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik. Fatwa MUI bisa mendorong partisipasi politik masyarakat.

“Saya semula kaget karena MUI masuk dalam ranah politik. Tapi kita berpikir positif. Fatwa MUI tentu punya maksud dan tujuan yang baik karena masyarakat harus peduli dan terlibat aktif dalam pemilu,” ujar Riza dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema Efektivitas Fatwa Haram Golput Tingkatkan Partisipasi Pemilih, di Media Center Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin 1 April 2019.

Turut berbicara dalam diskusi ini anggota MPR Fraksi Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman dan Ketua MUI Pusat Bidang Fatwa Prof Huzaemah Tahido Yanggo.

Namun Riza menjelaskan bahwa dalam UU disebutkan warga negara memiliki hak memilih dan dipilih. Tidak ada kata haram untuk tidak memilih dan tidak bisa diperkarakan, disalahkan bahkan dipidana. “Karena ini menyangkut hak bukan kewajiban. Fatwa ini bisa mendorong partisipasi masyarakat,” jelasnya.

Riza menjelaskan salah satu indikator pemilu yang berkualitas adalah partisipasi pemilih yang meningkat. Di banyak negara partaisipasi pemilih dalam pemilu menurun. Karakteristik masyarakat Indonesia sangat peduli dan antusias meskipun sosialisasi pemilu belum maksimal.

Riza berpendapat partisipasi pada pemilu kali ini akan meningkat. Alasannya, pemilu dilaksanakan secara serentak. “Secara rasional partisipasi pemilih akan meningkat karena dalam pemilu ini semua timses capres dan cawapres, timses caleg, dan partai politik ikut bekerja secara bersamaan. Apalagi ada cottail effect,” ujarnya.

Anggota MPR Rambe Kamarul Zaman mengatakan dalam UUD dan UU disebutkan tentang pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia. Sekarang dimasukan lagi dengan pemilu yang berintegritas. “Untuk memahami substansi pemilu ini maka sebenarnya diperlukan keterlibatan warga negara yang mempunyai hak untuk memilih,” katanya.

Jika pemilu ini ingin berhasil dan berintegritas, lanjut Rambe, perlu sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih secara benar. “Sistemnya harus berintegritas, penyelenggara dan aturannya juga berintegritas. Para pemilih juga harus punya integritas,” ujarnya.

Sementara itu Prof Dr. Huzaimah T. Yanggo dari MUI meluruskan tentang fatwa Golput haram. Menurut Huzaimah, MUI tidak mengeluarkan fatwa tentang Golput. “Fatwa Golput haram adalah bahasa dari wartawan saja. Fatwa yang dikeluarkan MUI merupakan fatwa tentang wajib memilih,” jelasnya.

Ketika ada pemimpin yang memenuhi syarat sesuai ajaran Islam, maka seorang diwajibkan untuk memilih. Persyaratan pemimpin adalah seorang yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), amanah (bisa dipercaya), tabligh (aktif dan aspiratif), fathonah (mempunyai kemampuan), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam.

“Jadi fatwa MUI itu adalah kewajiban memilih pemimpin dengan syarat-syarat itu. Tidak harus semua syarat, sebagian syarat saja kita wajib memilih. Fatwa itu tidak menyebutkan soal Golput, tetapi kewajiban untuk memilih,” ucapnya. (*)






Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

10 hari lalu

Puluhan Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia

Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia dilatarbelakangi atas kebutuhan menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban


Ketua MPR RI Dukung Universitas Terbuka Terjun ke Metaverse

25 hari lalu

Ketua MPR RI Dukung Universitas Terbuka Terjun ke Metaverse

Langkah terjun ke metaverse sekaligus memantapkan UT sebagai Cyber University dan Cyber Academy.


Syarief Hasan : Pemerintah Tidak Mendengar Aspirasi Rakyat

25 hari lalu

Syarief Hasan : Pemerintah Tidak Mendengar Aspirasi Rakyat

Syarief Hasan menilai, kenaikan BBM B?bersubsidi akan semakin melemahkan daya beli masyarakat.


Bamsoet Resmikan Kantor Penambangan Kripto Terbesar di Indonesia

25 hari lalu

Bamsoet Resmikan Kantor Penambangan Kripto Terbesar di Indonesia

Ketua MPR RI Bamsoet, mendorong PT Cipta Aset Digital mengalahkan Rusia dan Kazakhstan.


Sjarifuddin Hasan Berolahraga Sambil Sosialisasi Empat Pilar MPR

25 hari lalu

Sjarifuddin Hasan Berolahraga Sambil Sosialisasi Empat Pilar MPR

Berolahraga sambil menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dilakukan Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan.


Hidayat Nur Wahid: Program Bansos Ibarat Pelipur Lara Sesaat

29 hari lalu

Hidayat Nur Wahid: Program Bansos Ibarat Pelipur Lara Sesaat

Penetapan bansos senilai Rp 24,17 Triliun untuk 20,65 juta keluarga dinilai terburu-buru


Masjid Kuatkan Ukhuwah Umat dan Jauhkan Radikalisme

31 hari lalu

Masjid Kuatkan Ukhuwah Umat dan Jauhkan Radikalisme

Jika menginginkan manajemen masjid yang mengimplementasikan nilai-nilai hijrah maka perlu realisasi dari semangat ukhuwah dan prinsip Islam yg rahmatan lil alamin.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

32 hari lalu

Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Wakil Ketua MPR Yandri Susanto Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Kalangan MA

39 hari lalu

Wakil Ketua MPR Yandri Susanto Gelar Sosialisasi Empat Pilar di Kalangan MA

Yandri mengatakan, wawasan kebangsaan warga MA tak perlu diragukan.


Tamsil Linrung Bantah Ketua Fraksi MPR Partai Golkar Terkait Pidato Bamsoet

40 hari lalu

Tamsil Linrung Bantah Ketua Fraksi MPR Partai Golkar Terkait Pidato Bamsoet

Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI menyatakan, apa yang disampaikan Ketua MPR sesuai dengan keputusan Rapat Gabungan.