Luhut Binsar Jawab Prabowo Soal Anggaran Pertahanan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai menggelar rapat bersama Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu petang, 13 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan seusai menggelar rapat bersama Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu petang, 13 Maret 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menanggapi pernyataan calon presiden 02 Prabowo Subianto dalam debat keempat soal anggaran pertahanan dan analisis intelijen. Dalam debat, Prabowo sebelumnya mengkritik rendahnya anggaran pertahanan Indonesia yang hanya 0,8 persen dari Gross Domestic Product (GDP).

    Baca juga: Sindir Pembisik Jokowi, Prabowo: Aduh Pak Siapa yang Briefing

    Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo, yang juga capres inkumben di pemilihan presiden 2019 ini, ingin menaikkan anggaran pertahanan menjadi 1,5 persen dari GDP. Namun Luhut mengatakan kenaikan itu juga harus memperhatikan pertumbuhan ekonomi.

    "Jadi enggak bisa dong main naikin aja. Nanti goyang dong nanti keseimbangan APBN kita. Kan tidak sesederhana itu," kata Luhut seusai debat di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019.

    Luhut membeberkan, jika anggaran pertahanan dinaikkan menjadi 1,5 persen dari GDP, angkanya mencapai sekitar Rp 200 triliun. Dia mengatakan angka itu sangat besar dan mengelolanya pun tak mudah.

    Maka, kata Luhut, kenaikan anggaran pertahanan juga didasarkan pada analisis informasi intelijen. Luhut mengatakan itu alasannya Jokowi dalam debat menyampaikan dirinya percaya analisis informasi intelijen dari Tentara Nasional Indonesia.

    Prabowo juga mengkritik analisis informasi intelijen ini. Dia membantah ucapan Jokowi yang mengatakan informasi intelijen menyebut bahwa tak akan ada invasi dalam 20 tahun mendatang.

    Mengutip adagium Latin "si vis pacem para bellum," Prabowo mengatakan tak boleh ada informasi tak akan ada perang dalam sekian tahun. Dia berpendapat pertahanan Indonesia harus selalu siap sedia.

    Berikutnya, Prabowo menceritakan bahwa pada 1974 jenderal-jenderal atasannya mengatakan tak akan ada perang dalam dua puluh tahun mendatang. Setahun kemudian, kata Prabowo, konflik terjadi di Timor Timur dan dia berangkat dalam pangkatnya sebagai letnan dua.

    Baca juga: Mendebat Jokowi soal Radar, Prabowo: Banyak Tentara Kita yang ABS

    Luhut mengatakan yang terjadi di Timor Timur bukanlah invasi, melainkan operasi keamanan dalam negeri. Artinya, dia mengklaim, analisis informasi intelijen kala itu juga tidak salah.

    "Karena saya ikut di sana tahun 1975," kata inisiator Bravo-5, kelompok purnawirawan TNI pendukung Jokowi sejak 2014 ini.

    Luhut juga mengklaim analisis informasi intelijen bahwa tak akan ada invasi dalam 20 tahun mendatang itu logis lantaran luasnya wilayah Indonesia. "Presiden harus percaya juga dong dengan perkiraan intelijen strategis dari TNI," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.