TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menargetkan pencetakan sekitar 420 Ribu kartu tanda penduduk elektronik atau E-KTP sebelum pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019.
Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, I Gede Suratha, mengatakan target pencetakan itu ditujukan bagi masyarakat yang sudah merekam tapi E-KTP belum tercetak. "Masih dalam proses pencetakan dan diharapkan akan selesai pada akhir Bulan Maret 2019," ujar Gede kepada Tempo, Sabtu, 30 Maret 2019.
Menurut Gede, jumlah warga Indonesia yang wajib memiliki E-KTP sebesar 192, 7 juta orang. Saat ini jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 265,18 juta jiwa. "Mereka yang sudah merekam E-KTP adalah 189,3 juta atau sekitar 98, 22 persen," ungkap dia.
Data Ditjen Dukcapil sampai 29 Maret, kata Gede masih terdapat 3,4 juta penduduk atau 1,78 persen yang belum merekam data E-KTP. "Sebagian besar di Indonesia bagian Timur yakni Papua dan Papua Barat."
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sudah perintahkan langsung Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII atas uji materi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
"Saya telah perintahkan Pak Zudan, Dirjen Dukcapil untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu, dan Pak Zudan sudah melaporkan telah diterbitkan Surat Edaran kepada Gubernur, Bupati/walikota untuk mempercepat perekaman KTP-el," kata Tjahjo melalui siaran pers.
Dalam Surat Edaran Nomor 471.13/2518/Dukcapil tersebut tercantum perintah kepada Bupati/Walikota agar memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota untuk melakukan percepatan perekaman KTP-el. Pelayanan juga harus dilakukan pada hari Sabtu, Minggu, termasuk pada hari-hari libur lainnya.
Kedua, pada saat hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar tetap memberikan pelayanan dan dukungan kepada KPU untuk pengecekan data calon pemilih yang diperlukan.
Ketiga, melaksanakan pelayanan jemput bola ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau, sekolah-sekolah, Lapas, Rutan, panti-panti, rumah sakit, serta lokasi-lokasi penduduk rentan administrasi. Menerbitkan surat keterangan telah merekam KTP-el bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP-el dan belum bisa dicetak KTP-elnya.
Keempat, dalam hal perekaman KTP-el sudah berstatus _print ready record_ (PRR) untuk segera dilakukan pencetakan
Selanjutnya, Surat Edaran tersebut meminta Gubernur agar memastikan langkah-langkah yang dilakukan bupati/walikota di atas, benar-benar dapat diimplementasikan di kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya.
Diketahui, MK telah memutuskan, mengabulkan sebagian permohonan uji materi dengan nomor perkara 20/PUU -XVII/ 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam perkara tersebut, salah satu hal yang dikabulkan adalah uji materi Pasal 348 ayat (9) UU Pemilu terkait penggunaan KTP-el untuk memilih. Kemudian, MK pun memutuskan bagi mereka yang belum memiliki e-KTP, dapat menggunakan surat keterangan perekaman untuk mencoblos pada Pemilu Serentak 2019.
