Soal Bowo Sidik, Golkar: Tak Pernah Ada Perintah Serangan Fajar

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso keluar dari gedung kPK dengan mengenakan rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. Bowo ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya terkait dugaan suap dalam pelaksanaan kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). TEMPO/M Taufan Rengganis

    Anggota DPR fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso keluar dari gedung kPK dengan mengenakan rompi oranye seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019. Bowo ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya terkait dugaan suap dalam pelaksanaan kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar tak tahu-menahu soal duit Rp 8 miliar dalam kasus suap yang menyeret politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang suap yang diterima Bowo rencananya digunakan untuk serangan fajar pada hari pencoblosan Pemilu pada 17 April 2019. 

    "Partai Golkar tidak pernah memerintahkan kepada siapapun untuk mempergunakan cara-cara yang dilarang menurut ketentuan UU, termasuk melakukan serangan fajar," ujar Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi Tempo, Jumat, 29 Maret 2019.

    Baca: KPK Duga Terdapat Beberapa Sumber Aliran Dana Diterima Bowo Sidik

    KPK menetapkan Bowo Sidik sebagai tersangka suap kerjasama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Rabu malam, 27 Maret 2019. Bowo ditetapkan sebagai tersangka seusai dicokok dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) yang digelar pada Rabu hingga Kamis dini hari.

    Sore sebelum penetapan tersangka Bowo Sidik, Golkar terlebih dahulu memecat Bowo Sidik dari jabatannya di struktur DPP partai.

    Tonton: Tumpukan Rp 8 Miliar Bowo Sidik Pangarso untuk Serangan Fajar?

    Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Paulus mengatakan langkah cepat itu diambil demi menjaga elektabilitas Golkar dalam tiga pekan menjelang hari-H pencoblosan ini. "Agar tak mempengaruhi (elektabilitas Golkar), tadi malam kami langsung mengambil langkah-langkah antisipasi," ujar Lodewijk di kantor DPP Golkar, Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2019.

    Baca: Pecat Bowo Sidik, Golkar Tunjuk Nusron Wahid Amankan Suara Pemilu

    Lodewijk menyesalkan tindakan caleg Golkar itu karena sebelumnya ada imbauan bagi seluruh anggota Fraksi Golkar DPR RI untuk tidak melakukan korupsi dan melanggar Pakta Integritas yang telah ditandatangani seluruh Pengurus DPP Partai Golkar yang berkomitmen untuk mewujudkan Golkar bersih.

    Ia menegaskan bahwa kasus yang menimpa Bowo Sidik Pangarso tidak ada hubungannya dengan Golkar. "Kasus yang dihadapi yang bersangkutan sama sekali tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar," ujar Lodewijk.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.