KPU Segera Rumuskan Tindak Lanjut Putusan Uji Materi MK

KPU Kabupaten Cianjur menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di tempat pemungutan suara 25 Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Minggu 24 Maret 2019. TEMPO/Deden Abdul Aziz

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera merumuskan implementasi dari putusan uji materi Undang-Undang Pemilu yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan membuat surat edaran atau mengubah Peraturan KPU (PKPU).

Baca: Putusan MK: Untuk Mencoblos Tak Harus Menunjukkan KTP Elektronik

“Kami perlu rumuskan dulu apakah cukup dibuat dengan surat edaran atau perlu mengubah PKPU, karena kan tahapan-tahapan diatur di PKPU," ujar Arief seusai menghadiri sidang pembacaan putusan uji materi UU Pemilu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2019.

Dalam putusan MK itu, terdapat tiga pasal dalam UU Pemilu yang diubah. Diantaranya Pasal 348 ayat (9) yang mengatur syarat pemilih yang harus memiliki KTP elektronik; Pasal 210 ayat (1) tentang pendaftaran DPTb paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara; dan Pasal 383 ayat (2) Tentang penghitungan suara yang harus selesai pada hari pemungutan suara.

Arief menyebutkan, dari sejumlah pasal yang diputuskan MK untuk diubah, pihaknya harus mensosialisasikan hal tersebut kepada pemilih, penyelenggara pemilu, juga peserta Pemilu. Mengingat pemungutan suara tinggal 20 hari lagi, KPU harus segera mensosialisasikan hal tersebut dengan cepat. “Pemilih juga harus mendapat informasi soal ini,” ujarnya.

Ketua Bawaslu, Abhan, meminta Kementrian Dalam Negeri untuk segera melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) terhadap masyarakat yang belum melakukan. Menurutnya, meskipun putusan MK menganulir syarat KTP elektronik sebagai satu-satunya syarat untuk memilih, masyarakat tetap harus melakukan perekaman untuk mendapat surat keterangan.

Baca: Putusan MK: Pemilih Pindah TPS Bisa Mendaftar Paling Lambat H-7

“Suket diakomodir, tapi suket yang berbasis KTP elektronik. Ini harus mendorong pemerintah dan Dirjen Dukcapil untuk memastikan yang belum melakukan perekaman harus segera melakukan perekaman,” ucap Abhan.






Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

6 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

6 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

10 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

10 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

12 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

12 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

15 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

15 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

16 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

18 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.