Gubernur Ridwan Kamil Sampaikan LKPj 2018

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun anggaran 2018 kepada DPRD dalam rapat Paripurna di Kantor DPRD Jabar.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun anggaran 2018 kepada DPRD dalam rapat Paripurna di Kantor DPRD Jabar.

    INFO NASIONAL --  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun anggaran 2018 kepada DPRD Jabar dalam rapat Paripurna di Kantor DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis 28 Maret 2019.

    Didampingi Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum, Ridwan Kamil menyampaikan laporan berbagai program pembangunan selama  2018, baik pada masa jabatan gubernur  Ahmad Heryawan dari Januari sampai pertengahan September, maupun pada masa kepemimpinannya dari September sampai Desember 2018.

    Emil, sapaan Gubernur menyatakan hampir 90 persen isi laporan dalam LKPj tahun 2018 merupakan kinerja Gubernur Jabar periode sebelumnya yakni Ahmad Heryawan bersama wakilnya Deddy Mizwar. "90 persen menyampaikan kinerja Pak Aher kan, yang Alhamdulillah baik," ujarnya.

    Sementara 10 persennya merupakan pembangunan hasil kerjanya bersama Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum yang dilantik pada September 2018. "Sedangkan 10 persennya melaporkan rilis-rilis program 100 hari saya yang juga bagian dari 2018, dan Alhamdulillah juga baik," kata Emil.

    Menurut dia,  secara umum pencapaian pembangunan di  2018 berjalan baik dan meningkat. Pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,6 persen dari sebelumnya 5,1 persen. Begitu pula dengan penanaman modal, tercatat 2018 sebesar Rp160 triliun. "Kita juara 1 investasi nilainya Rp160 triliun disusul DKI Jakarta, Jawa Timur dan Banten," kata Emil

    Namun, lanjut dia, ada dua hal penting yang harus diperbaiki yaitu pengangguran terbuka dan ketimpangan sosial. Gubernur  menargetkan kedua masalah tersebut akan diselesaikan dalam lima tahun kepemimpinannya.

    "Itu saja secara umum, lainnya, elektrifikasi sudah 99 persen, kemantapan jalan juga baik," ucapnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.