TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin mengumumkan hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terhadap 616 instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepolisian.
Baca: Menpan RB Syafruddin: Kurang dari 1 Persen ASN yang Tak Netral
"Berdasarkan target, Indeks SPBE nasional mencapai predikat baik yaitu lebih besar dari dan sama dengan 2,6," kata Syafruddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2019.
Syafruddin mengatakan hasil evaluasi menunjukan, dari 616 kementerian, lembaga, dan daerah sebanyak 82 instansi atau 13,31 persen berpredikat baik, sangat baik, dan memuaskan. Sedangkan 534 instansi pemerintah atau 86,69 persen berpredikat berpredikat cukup atau kurang.
Rendahnya nilai evaluasi tersebut, menurut Syafruddin, amat wajar karena SPBE baru diterapkan secara nasional. Namun, dalam evaluasi yang dilakukan selama 1 tahun ini, 74 persen dari 34 kementerian memiliki indeks SPBE di atas 2,6 atau baik, sangat baik, dan memuaskan. Sedangkan 26 persen kementerian masih di bawah indeks SPBE, yang berpredikat cukup dan kurang.
Adapun indeks SPBE dari 27 lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), sebanyak 53 persen sudah di atas 2,6. Sedangkan 47 persen masih di bawah indeks SPBE. Selain itu, dari 29 lembaga lain, sebanyak 3,4 persen indeksnya di atas 2,6. Sedangkan 96,6 persen indeksnya masih di bawah 2,6. Indeks SPBE Kepolisian daerah, sebanyak 34,12 persen sudah di atas 2.6. Sedangkan 88 persen masih di bawah 2.6.
Dari 34 provinsi, sebanyak 41 persen instansi indeksnya di atas 2,6. "Ini selamat buat Pak Mendagri. Karena tinggi Pak. Sedangkan masih 59 persen instansi indeksnya di bawah 2.6.
Dari 370 kabupaten, hanya 8 persen instansi indeksnya di atas 2,6. Adapun sebanyak 92 persen kabupaten indeksnya masih di bawah 2,6. Syafruddin menilai, pembinaan SPBE oleh kepala daerah maish kurang bagus. Kemudian, 25 persen dari 88 kota indeksnya di atas 2,6. Sedangkan yang masih di bawah indeks 2,6 ada sebanyak 75 persen.
Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi tersebut bukan tentang siapa yang baik, jelek, menang, kalah, berprestasi atau tidak. Tetapi menjadi pijakan awal bagi semua instansi untuk melangkah bersama membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional.
Simak juga: Syafruddin Pastikan Tak akan Ikut Pencalonan Ketua Umum PSSI
"Kami ingin menggunakan momentum ini sebagai wahana sosialisasi sekaligus penyamaan pandangan oleh seluruh pimpinan, K/L, pemprov, pemkab pemkot, hari ini jadi momentum penting transformasi pemerintahan berbasis elektornik," ujarnya.
