Ucapan Wiranto soal Golput Dipidana Dianggap Merugikan Jokowi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto saat hadir di acara rapat koordinasi nasional pengamanan Pemilu 2019, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai ancaman Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk mempidana pihak yang mengajak golput di pemilihan presiden 2019 sebagai blunder. Pernyataan itu dianggap bisa merugikan pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca: Wiranto: Yang Ajak Golput Itu Mengacau

"Ini merugikan. Wiranto ini enggak bisa berdiri sendiri. Dia menteri Jokowi, seakan-akan representasi dari kepentingan Jokowi," kata Adi kepada Tempo, Rabu, 27 Maret 2019.

Wiranto sebelumnya menyebut pihak yang mengajak golput sebagai pengacau. Dia mengatakan pihak-pihak itu dapat dikenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Ada Undang-Undang yang mengancam itu. Kalau Undang-Undang Terorisme enggak bisa, undang-undang lain masih bisa, ada UU ITE, Undang-Undang KUHP bisa," kata Wiranto di kantornya, Rabu, 27 Maret 2019.

Menurut Adi, pernyataan Wiranto itu memberi kesan seakan Jokowi tak toleran pada pihak-pihak yang berbeda pilihan. Apalagi, kata dia, Wiranto melontarkan ucapan itu tak lama setelah mencuatnya isu adanya fatwa haram golput dari Majelis Ulama Indonesia.

Adi mengingatkan pemilihan umum adalah hak, bukan kewajiban warga negara. Dia pun menyebut golput menjadi pilihan wajar lantaran kedua kandidat yang ada dianggap masih jauh dari ekspektasi masyarakat.

Menurut Adi, golput bisa saja dipidana jika adanya ajakan yang bersifat paksaan. Namun, dia berujar gerakan yang berkembang belakangan ini adalah ekspresi politik yang soft dan tak melibatkan kekerasan. Adi pun memprediksi angka golput di pilpres kali ini tak akan sampai merugikan kedua kandidat.

"Mestinya enggak perlu ada yang dikhawatirkan. Kalau begini modelnya kasihan 01, selalu akan di-bully ini pemerintahan Jokowi rasa Orba. Sedikit-sedikit berbeda difatwa salah, haram, UU ITE," ucapnya.

Baca: Dewan Pertimbangan MUI Minta Umat Islam Jangan Golput

Lebih lanjut, Adi menyarankan Jokowi mengambil sikap soal pernyataan yang kontraproduktif dari orang-orang di sekelilingnya. Dia mengingatkan bahwa persoalan golput tak bisa disederhanakan dengan fatwa haram atau pidana. "Hati-hati juga, ini injury time. Jangan sampai sikap blunder itu muncul dari orang-orang di inner circle Jokowi," kata Adi. 

BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA






Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

2 jam lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

9 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

11 jam lalu

Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

Program pengalihan kompor elpiji 3 kilogram milik masyarakat menjadi kompor listrik kandas di tengah jalan. Apa sebabnya?


Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

16 jam lalu

Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

Presiden Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

17 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akuisisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

17 jam lalu

DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akuisisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

MRT Jakarta telah meminta penyertaan modal daerah Rp 1,7 triliun untuk mengakuisisi PT KCI. Kondisi fiskal terkendala pandemi Covid-19.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

17 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

18 jam lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

18 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

18 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.