Jokowi Kampanye, Wiranto: Pemerintahan Tak Terhambat karena...

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kampanye terbuka calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    Suasana kampanye terbuka calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Dewi Nurita

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto mengatakan pemerintahan tak terganggu meski saat ini Presiden Joko Widodo tengah berkampanye terbuka untuk Pemilihan Presiden 2019. Teknologi komunikasi saat ini, kata Menteri, sangat membantu jalannya pemerintahan meski Jokowi berada di luar Jakarta.

    Menurut Wiranto, Jokowi masih bisa memberikan perintah dari pesawat terbang, dari daerah lain saat dalam perjalanan kampanye. “Ini bukan Zaman Romawi (yang) mesti naik kuda, hanya (bisa menjalani) satu daerah," kata Wiranto saat ditemui di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019.

    Baca: Hasil Survei 5 Lembaga Soal Elektabilitas Jokowi dan Prabowo

    Jokowi berada di Dumai, Riau, sejak masa awal kampanye terbuka pada Senin, 25 Maret lalu. Di sana, Jokowi menyampaikan visi misinya sebagai calon presiden nomor urut 01 bersama wakilnya, Ma'ruf Amin.

    Beberapa menteri juga ikut menjadi juru kampanye Jokowi. Beberapa di antaranya adalah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selain itu, beberapa menteri pun nampak kerap hadir di lokasi Jokowi berkampanye.

    Baca: Kampanye Terbuka, Prabowo Tegur Pendukung ...

    Perjalanan kampanye para menteri, kata Wiranto, juga tak terlalu berpengaruh terhadap roda pemerintahan. Mereka tetap diperbolehkan ikut asalkan mengajukan cuti. "Ya enggak (mengganggu), cuma seminggu cuti sekali. Sabtu-Minggu kan libur bebas." Selebihnya harus ada izin cuti satu hari pada hari Senin sampai Jumat.

    Calon presiden Jokowi dan Prabowo menjalani masa kampanye terbuka dimulai sejak 25 Maret hingga 13 April 2019. Setelah masa tenang selama tiga hari, pencoblosan akan dilakukan pada 17 April 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.