Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Politikus NasDem: Percaya Pemimpin yang Tak Didampingi Wanita?

image-gnews
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menyabet gelar
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, menyabet gelar "Provinsi Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen", dari Kementerian Perdagangan.Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Nasional Demokrat atau NasDem Enggartiasto Lukita mengajak seluruh kader dan simpatisan partai tak memilih pemimpin yang tak bisa jadi pemimpin di keluarganya.

Baca juga: Pesan Politikus NasDem ke PSI: Jangan Gelapkan Rumah Orang Lain

"Keberhasilan seorang pemimpin pria karena ada wanita disampingnya. Peranan wanita besar karena saya bisa seperti ini karena istri saya. Apakah ibu-ibu mau dikecilkan dan mau percaya pada pemimpin yang tidak didampingi wanita?," ujar Enggartiasto saat memberikan sambutan kegiatan konsolidasi dan silahturahmi akbar tokoh nasional Partai NasDem yang digelar di Novotel Bangka, Selasa, 26 Maret 2019.

Menurut Enggartiasto, jika seorang pemimpin tidak bisa mengurus wanita dan memimpin keluarganya, maka janjinya untuk memberikan pendidikan layak kepada anak muda tidak bisa dipercaya.

"Apakah orang seperti itu bisa dipercaya? Bagaimana orang itu mau berjanji membuka lapangan kerja pada saat dia memimpin perusahaan saja karyawannya tidak digaji dan di-PHK. Sementara lapangan pekerjaan sudah jadi prioritas Jokowi dan sudah dibuktikan," ujar dia.

Enggartiasto tak secara gamblang menyebut siapa yang dia maksud pemimpin yang tak bisa mengurus keluarga dan memimpin perusahaan itu. Dalam pemilihan presiden 2019 ini diketahui, lawan Jokowi adalah Prabowo Subianto.

Prabowo telah bercerai lama dengan istrinya Titiek Soeharto. Prabowo juga dikenal sebagai pemilik perusahaan PT Kertas Nusantara. Hampir 10 tahun persoalan tunggakan gaji karyawan Kertas Nusantara belum beres hingga saat ini.

Enggartiasto menuturkan banyak fitnah, hoax dan berita tidak benar yang diterima Jokowi. Untuk itu dia meminta kader NasDem tidak terganggu dan berusaha meyakinkan masyarakat lain bahwa banyak berita tidak benar tentang Jokowi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya kenal Jokowi sejak jadi Walikota. Saya kenal seluruh keluarganya. Ibu dan adik perempuannya semua berhijab. Bagaimana mungkin Jokowi disebut komunis sementara sering melakukan puasa Senin-Kamis, sholat tepat waktu dan khusuk melakukan ibadah lainnya. Jokowi juga dekat rakyat. Tidak disalami ditepok kemudian pakai sarung tangan tidak mau bersentuhan dengan rakyat," ujar dia.

Enggartiasto mengatakan partai NasDem menargetkan posisi tiga besar pada Pemilu 2019. Target tersebut dinilai realistis mengingat partai Nasdem memiliki suara yang cukup bagus di Pemilu 2014.

Baca juga: KPK Periksa Kader Nasdem untuk Tersangka Bupati Lampung Tengah

"Target tiga besar saya yakin tercapai karena kita tahu apa yang sudah kita perbuat dan tahu apa yang akan kita lakukan guna mencapai target tersebut," ujar dia.

Enggartiasto mengajak kader dan simpatisan NasDem bangga karena partai itu merupakan yang paling berhak menyatakan memerangi korupsi. Hal tersebut dikarenakan NasDem satu-satunya partai yang tidak menerima mahar saat memberikan dukungan untuk proses politik.

"Partai yang menerima uang untuk pencalonan tidak berhak menyatakan memerangi korupsi. Karena menurut saya kitalah yang paling berhak menyatakan itu karena tidak meminta mahar atau meminta satu sen uang pun," ujar dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gerindra dan Nasdem Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel, Ini Alasannya

Rusdin Abdullah digadang-gadang akan diusung sebagai bakal calon Wali Kota Makassar pada Pilkada 2024.


Gerindra dan NasDem Jajaki Peluang Koalisi di Pilkada Sulawesi Selatan 2024

1 hari lalu

Rusdin Abdullah. TEMPO/Fahmi Ali
Gerindra dan NasDem Jajaki Peluang Koalisi di Pilkada Sulawesi Selatan 2024

Gerindra dan NasDem menjajaki kerja sama Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan.


Anies Baswedan Masih Belum Mau Tanggapi Soal Pilkada DKI

3 hari lalu

Calon presiden, Anies Baswedan, selepas mengunjungi rumah Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Anies Baswedan Masih Belum Mau Tanggapi Soal Pilkada DKI

Anies Baswedan masih belum mau menanggapi wacana dirinya maju lagi di Pilkada DKI 2024. NasDem sebut Anies berpeluang diusung di Pilkada DKI.


NasDem Buka Peluang Usung Anies Baswedan Kembali Maju di Pilkada Jakarta

5 hari lalu

Calon presiden, Anies Baswedan, selepas mengunjungi rumah Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
NasDem Buka Peluang Usung Anies Baswedan Kembali Maju di Pilkada Jakarta

NasDem membuka peluang mengusung kembali Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Sebab, DPP Nasdem belum memberikan keputusan calon yang akan mereka usung.


Begini Harapan Berbagai Pihak Jelang Putusan MK atas Perkara Sengketa Pilpres 2024

7 hari lalu

Delapan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden 2024 atau PHPU Pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Begini Harapan Berbagai Pihak Jelang Putusan MK atas Perkara Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK sedang diuji komitmen kenegaraannya dalam rangka menegakkan konstitusi.


Pengamat Sebut Pertarungan di Pilkada DKI 2024 Paling Menarik, Ini Alasannya

11 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pengamat Sebut Pertarungan di Pilkada DKI 2024 Paling Menarik, Ini Alasannya

Dengan perolehan 10 kursi di DPRD, langkah politik Golkar patut diwaspadai di Pilkada DKI 2024.


Soal Nasib Hak Angket, Nasdem: Kuncinya Ada pada PDIP

12 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Nasib Hak Angket, Nasdem: Kuncinya Ada pada PDIP

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan kunci digulirkannya hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 ada pada fraksi PDIP.


Masa Sidang DPR Berakhir, NasDem Buka Suara soal Nasib Hak Angket

12 hari lalu

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasional Demokrat (NasDem), Taufik Basari, ketika ditemui di kantor DPR RI, Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024. TEMPO/Defara
Masa Sidang DPR Berakhir, NasDem Buka Suara soal Nasib Hak Angket

Partai NasDem sejak awal siap mendukung diajukannya hak angket. Namun, NasDem menilai kunci pengajuan hak angket ada di fraksi PDIP.


NasDem Berharap 4 Menteri Jokowi Bisa Jujur dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

18 hari lalu

Sekretaris Jenderal DPP NasDem Hermawi Taslim memberikan keterangan pers terkait acara Apel Siaga Perubahan (ASP) Partai Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023. Partai Nasdem akan menggelar Apel Siaga Perubahan di Stadion Gelora Bung Karno pada Minggu, 16 Juli 2023, yang akan diikuti sebanyak 100 ribu lebih kader. TEMPO/M Taufan Rengganis
NasDem Berharap 4 Menteri Jokowi Bisa Jujur dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

NasDem berharap para menteri dapat memenuhi panggilan MK dan memberi kesaksian atas nama kebenaran.


PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

22 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Satu-satunya Fraksi di DPR Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Ini Poin-Poin Penolakannya

RUU DKJ sudah disahkan DPR menjadi UU DKJ. PKS satu-satunya fraksi menolak pengesahan itu, sementara 8 fraksi partai lainnya menyetuji, Ini alasan PKS