Alasan Bawaslu Beri Sanksi Pelanggaran Pemilu Pada Menteri Desa

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo melepas sejumlah kepala desa, penggiat desa dan pendamping desa yang akan mengikuti studi banding ke negara Korea dan China.

    Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo melepas sejumlah kepala desa, penggiat desa dan pendamping desa yang akan mengikuti studi banding ke negara Korea dan China.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengatakan pihaknya telah memberi sanksi teguran kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo yang telah melalukan pelanggaran pemilu.

    Baca juga: Kasus Rudiantara, Bawaslu Imbau Menteri Netral saat Bertugas

    Dalam sidang putusan meminta kepada Menteri Eko untuk mengajukan cuti ke atasan jika ingin melakukan kampanye. "(Menteri Eko) Tidak hadir, cuma kuasa  hukum," ujar Abhan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2019.

    Ia menjelaskan, pemberian sanksi kepada Eko Putro membuktikan bahwa Bawaslu tidak memandang bahwa ini Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'aruf maupun dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

    Jadi, kata dia, laporan dugaan pelanggaran terhadap menteri saja ditindaklanjuti.   

    "Sama semua (paslon 01 dan 02). Yang penting ketika itu ada alat buktinya kuat dan melanggar, kami akan tegakkan aturan." 

    Bawaslu memutuskan Menteri Eko Putro Sandjojo bersalah melakukan pelanggaran Pemilu. Eko terbukti mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin tanpa mengajukan cuti.

    “Menyatakan, terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu,” kata Abhan membacakan amar putusan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2019.

    Dalam uraian putusan, Eko dinyatakan tidak bisa menunjukan bukti bahwa ia mempunyai surat cuti saat menghadiri kegiatan kampanye di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 22 Februari 2019. Karena, pada hari yang sama, Eko diketahui sedang menjalankan tugas sebagai Menteri mensosialisasikan dana desa di Kendari.

    Baca juga: Menpan RB Syafruddin: Kurang dari 1 Persen ASN yang Tak Netral

    “Menyatakan, terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu,” kata Ketua Bawaslu Abhan membacakan amar putusan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Maret 2019.

    Dalam uraian putusan, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo dinyatakan tidak bisa menunjukan bukti bahwa ia mempunyai surat cuti saat menghadiri kegiatan kampanye tersebut. Pada hari yang sama, Eko sedang menjalankan tugas sebagai Menteri Desa mensosialisasikan dana desa di Kendari, sehingga dimasukkan sebagai pelanggaran pemilu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.