INFO JABAR -- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta para bupati dan walikota di Jawa Barat memberi perhatian khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hal ini penting mengingat Satpol PP menjadi garda terdepan pelaksanaan peraturan daerah (Perda).
"Satpol PP sudah menjadi ikon pemerintah daerah dalam melaksanakan penegakkan Perda di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Barat. Dan ini sudah tidak diragukan lagi tentang kehandalannya, sehingga ketertiban tercipta, khususnya di wilayah perkotaan kelihatan semakin hebat, semakin tertib," kata Uu usai menjadi inspektur upacara dalam Gelar Pasukan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), dan Pemadam Kebakaran (Damkar) di Lapangan Sempur, Kota Bogor, Selasa, 26 Maret 2019.
Menurut Wagub, ketenteraman dan ketertiban umum khususnya di wilayah perkotaan sudah semakin baik dengan hadirnya Satpol PP. Karenanya, mantan Bupati Tasikmalaya itu meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat agar memberikan perhatian khusus kepada Satpol PP.
"Saya berharap kepada seluruh kepala daerah untuk memberikan perhatian yang lebih khusus kepada Satpol PP terutama anggotanya. Karena semakin banyak wilayah, semakin maju perkotaan suatu daerah, semakin dibutuhkan kehadiran dan jumlah Satpol PP yang ada," ujarnya.
Upacara gelar pasukan ini dirangkai dengan peringatan HUT ke-69 Satpol PP, HUT ke-57 Satlinmas, dan HUT ke-100 Damkar Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.
Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wagub Uu, mengatakan, pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran yang mandiri dan tidak bergabung dengan perangkat daerah lain, serta penguatan Satpol PP dan Linmas menjadi sebuah keniscayaan.
"Pembentukan dinas yang mandiri berpedoman pada hasil pemetaan urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016," ujarnya.
Mendagri juga meminta, Satpol PP dan Linmas menjadi barisan terdepan dalam melawan racun demokrasi, yaitu politik uang, politisasi sara, serta penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan hoaks. Hal ini perlu dilakukan agar semua pihak dan komponen bangsa bisa mematuhi aturan politik secara elegan jelang Pileg dan Pilpres 2019.
"Sehingga proses demokrasi ini akhirnya akan melahirkan pemimpin bangsa yang berkiblat pada kepentingan masyarakat serta bangsa dan negara," katanya.
Hadir dalam acara itu antara lain Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Syahrir; Walikota Bogor, Bima Arya; Bupati Bogor, Ade Yasin dan Wakil Bupati Majalengka, Tarsono. (*)
