Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

JK Saksikan Pengambilan Sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Hakim konstitusi, Aswanto, mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2019-2021 di hadapan hakim MK, di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, 26 Maret 2019. Tempo/Friski Riana
Hakim konstitusi, Aswanto, mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2019-2021 di hadapan hakim MK, di ruang sidang pleno gedung MK, Jakarta, 26 Maret 2019. Tempo/Friski Riana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyaksikan pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK periode 2019-2021 Aswanto di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.

Baca juga: Ketua DPR Ingin Pengumuman Hasil Seleksi Hakim MK Tidak Ditunda

"Demi Allah, saya bersumpah, saya akan memenuhi kewajiban sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebaik-baiknya, seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 dengan selurus-lurusnya menurut UU dasar negara Republik Indonesia 1945, serta berbakti pada Nusa dan Bangsa," kata Aswanto saat mengucapkan sumpahnya sebagai Wakil Ketua MK.

Selain JK, pengambilan sumpah jabatan juga dihadiri Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, juga mantan hakim konstitusi, Jimly Asshiddiqie.

Ketua MK Anwar Usman mengatakan jabatan Aswanto sebagai Wakil Ketua MK melalui pemilihan yang demokratis dan kekeluargaan oleh sembilan hakim konstitusi. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara dalam rapat pleno terbuka pada Senin, 25 Maret 2019.

"Dalam pemilihan, 9 hakim MK berhak memilih dari 8 hakim MK, kecuali saya yang sedang memangku amanah sebagai Ketua MK, memenuhi persyaratan dan memiliki hak dipilih sebagai Wakil Ketua MK," kata Anwar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Terpilihnya Aswanto sebagai Wakil Ketua MK merupakan yang kedua kalinya. Masa jabatan sebagai Wakil Ketua MK sebelumnya habis seiring dengan berakhirnya masa jabatannya sebagai hakim konstitusi pada 21 Maret 2019. Kemudian, Aswanto mengikuti pencalonan hakim konstitusi periode 2019-2024 dan terpilih kembali oleh DPR.

Aswanto juga telah mengucapkan sumpah sebagai hakim MK di hadapan Presiden Joko Widodo pada 21 Maret 2019. Sehingga, Aswanto resmi memangku kembali jabatan hakim MK untuk masa jabatan 2019-2024.

Baca juga: Penundaan Penetapan Hakim MK Dinilai Buka Peluang Lobi Politik

Selanjutnya, pada Senin, 25 Maret 2019, Mahkamah Konstitusi melaksanakan dilaksanakan pemilihan Wakil Ketua MK masa jabatan 2019-2021. Dua hakim yang menjadi calon Wakil Ketua MK adalah Aswanto dan I Gede Palguna. Setelah dua kali putaran voting dengan hasil seimbang, akhirnya Palguna mengundurkan diri dari pencalonan dan Aswanto lah yang terpilih.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Refly Harun Tuding 4 Menteri Jokowi Berbohong di Sidang Sengketa Pilpres MK

16 menit lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Refly Harun Tuding 4 Menteri Jokowi Berbohong di Sidang Sengketa Pilpres MK

"Masa automatic adjustment dilakukan di bulan Januari?" tanya Refly Harun.


Megawati Serahkan Surat Amicus Curiae ke MK, Yusril Ihza Mahendra Bilang Begini

24 menit lalu

Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran Yusril Ihza Mahendra didampingi jajaran Tim Pembela Prabowo-Gibran mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Tim Pembela Prabowo-Gibran yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra mendaftarkan diri untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di MK. ANTARA FOTO/ Erlangga Bregas Prakoso
Megawati Serahkan Surat Amicus Curiae ke MK, Yusril Ihza Mahendra Bilang Begini

Megawati menyerahkan surat amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi.


Tim Pembela Prabowo-Gibran Serahkan Kesimpulan ke MK, Isinya Bantah Argumentasi Tim Anies dan Ganjar

4 jam lalu

Fahri Bachmid. Dokumentasi. Istimewa /Fahri Bachmid.
Tim Pembela Prabowo-Gibran Serahkan Kesimpulan ke MK, Isinya Bantah Argumentasi Tim Anies dan Ganjar

Tim Pembela Prabowo-Gibran menyerahkan kesimpulan sidang sengketa Pilpres ke MK. Isinya berupa bantahan atas argumentasi kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Tahapan Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Polisi Kerahkan 3.315 Personel Amankan Aksi Persaudaraan Alumni 212

4 jam lalu

Polri menerjunkan 1.640 personel untuk mengamankan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024. Dok. Istimewa.
Tahapan Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Polisi Kerahkan 3.315 Personel Amankan Aksi Persaudaraan Alumni 212

Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini akan menerima kesimpulan sidang sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.


Tim Hukum AMIN Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

5 jam lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Tim Hukum AMIN Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum AMIN menyerahkan bukti tambahan bersama dengan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres ke MK pada hari ini.


Serahkan Kesimpulan ke MK, Tim Hukum AMIN Optimistis Gugatan Dikabulkan

5 jam lalu

Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir memberikan keterangan pers di Markas Pemenangan AMIN, Jl Diponegoro X, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2023. Dalam konferensi pers tersebut Tim Hukum Nasional (THN) membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran kampanye pemilu dan meminta aparat penegak hukum harus bersikap adil dan netral dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Serahkan Kesimpulan ke MK, Tim Hukum AMIN Optimistis Gugatan Dikabulkan

Tim Hukum AMIN telah menyerahkan kesimpulan sidang sengketa hasil Pilpres ke MK, dan optimistis dengan putusan hakim.


BEM FH 4 PTN Kirim Amicus Curiae ke MK, Minta Batalkan Kemenangan Prabowo-Gibran

5 jam lalu

Kepala Bagian Sektap AACC Kerja Sama Luar Negeri Immanuel Hutasoit dan Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Andi Hakim menerima
BEM FH 4 PTN Kirim Amicus Curiae ke MK, Minta Batalkan Kemenangan Prabowo-Gibran

BEM dari empat PTN mengirimkan amicus curiae alias sahabat pengadilan kepada MK. Apa isinya?


Perludem Serukan Mahkamah Rakyat untuk Koreksi Pilpres 2024

6 jam lalu

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Dok.TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Perludem Serukan Mahkamah Rakyat untuk Koreksi Pilpres 2024

Perludem menyoroti perlunya Mahkamah Rakyat untuk mengoreksi proses Pilpres 2024 dan memastikan keadilan dalam sistem demokrasi.


BEM FH UGM, Undip, Unpad dan Unair Serahkan Amicus Curiae ke MK soal Sengketa Pilpres

6 jam lalu

Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum atau BEM FH dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Padjajaran, dan Universitas Airlangga menyerahkan amicus curiae atas permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Selasa, 16 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
BEM FH UGM, Undip, Unpad dan Unair Serahkan Amicus Curiae ke MK soal Sengketa Pilpres

Perwakilan mahasiswa FH dari empat PTN menyerahkan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke MK atas perkara sengketa Pilpres.


KPU Sebut Asas Erga Omnes akan Diberlakukan Dalam Putusan MK Terhadap Sengketa Pilpres 2024, Apa Artinya?

9 jam lalu

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KPU Sebut Asas Erga Omnes akan Diberlakukan Dalam Putusan MK Terhadap Sengketa Pilpres 2024, Apa Artinya?

Anggota KPU sebut MK akan berlaku asas erga omnes dalam putusan MK terhadap hasil sengketa pilpres atau PHPU pada Senin 22 April. Ini maksudnya.