Penghapusan UN, Mendikbud Akui Sudah Usul Ke Jokowi Sejak 2017

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa mengerjakan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Dalung, Badung, Bali, Senin, 25 Maret 2019. UNBK SMK di Provinsi Bali diikuti sebanyak 32.102 dari 168 SMK. ANTARA

    Sejumlah siswa mengerjakan soal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata Dalung, Badung, Bali, Senin, 25 Maret 2019. UNBK SMK di Provinsi Bali diikuti sebanyak 32.102 dari 168 SMK. ANTARA

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02  Sandiaga Salahuddin Uno pernah berjanji bakal menghapus Ujian Nasional (UN) jika kelak memenangi pilpres 2019 bersama calon presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan Sandiaga saat mengikuti debat Pilpres 2019 yang diselenggarakan 17 Maret 2019 lalu.

    Usulan menghentikan pelaksanan ujian nasional ternyata sudah pernah dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. “Saya sudah pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar UN itu dimoratorium paling tidak satu tahun di tahun 2017 kemarin,” ujar Muhadjir di Yogyakarta Senin 25 Maret 2019.

    Namun saat itu, Jokowi tak menyetujui usulan moratorium dari Mendikbud itu. “Saat itu Pak Presiden meminta yang penting pelaksanaan UN segera dibenahi,” ujar Muhadjir. Akhirnya Kemendikbud pun fokus penuh pada pembenahan pelaksanaan UN.

    Pembenahan pun dilakukan, pertama, dengan penerapan sistem komputerisasi secara massif di seluruh sekolah. Saat ini sudah 91 persen sekolah menggunakan sisten ujian nasional berbasis computer (UNBK).

    Lalu soal jadwal pelaksanaan ujian nasional juga dibenahi. Misalnya waktunya yang tidak harus bersamaan. Sehingga sekarang ujian nasional bisa dilakukan tiga sampai empat gelombang secara bergantian dan tidak harus serentak seluruh Indonesia. “Soal-soal ujian juga sekarang bisa dibuat berbeda satu sama lain,” ujarnya.

    Muhadjir menambahkan, Jokowi telah menginstruksikan kepadanya untuk mereformasi pelaksanaan UN secara besar-besaran sejak menjabat sebagai presiden. “Reformasi ujian nasional ini sesuai janji pak Jokowi saat kampanye (pilpres 2014),” ujarnya.

    PRIBADI WICAKSONO (Yogyakarta)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.