Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indonesia Kembali Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

image-gnews
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat berdisuksi dengan redaksi Tempo di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat berdisuksi dengan redaksi Tempo di Gedung Tempo, Palmerah, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018. TEMPO/Nufus Nita Hidayati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia kembali memenangkan gugatan dari perusahaan tambang Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd di forum arbitrase Internasional Centre for Settlement of Invesment Disputes (ICSID). Gugatan yang telah dilayangkan 6 tahun lalu itu kini telah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Simak juga: Indonesia Menang atas Gugatan Arbitrase Churchill Mining

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebutkan, keputusan tersebut diketuk oleh Komite ICSID pada 18 Maret 2019. Setelah adanya keputusan itu, ia memastikan Pemerintah Indonesia terhindar dari klaim sebesar USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 18 triliun.

“Ini adalah putusan kemenangan terbesar bagi Indonesia dengan nilai gugatan USD 1,8 miliar atau sekitar Rp 18 triliun," ujar Yasonna saat menggelar jumpa pers di Kantor Kementrian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.

Gugatan tersebut sudah disidangkan sejak 6 tahun yang lalu. Perusahaan tambang asal Inggris tersebut menguggat Pemerintah Indonesia dengan tudingan melanggar perjanjian bilateral investasi.

Dasar tudingan ini adalah dicabutnya kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan eksploitasi di Kecamatan Busang oleh Bupati Kutai Timur pada tahun 2010.

Di tahun 2016, sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah memenangi gugatan tersebut. Tribunal ICSID saat itu menolak semua klaim yang diajukan para penguggat. Setahun setelah putusan tersebut, para penguggat mengajukan permohonan pembatalan putusan. Namun, permohonan penguggat tersebut kembali dimentahkan oleh Komite ICSID.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kemenangan ini sudah final. Tidak ada lagi upaya hukum yang mereka bisa lakukan,” katanya.

Atas putusan ini, Pemerintah Indonesia berhak atas biaya pengganti perkara sebesar USD 9,4 juta atau setara Rp 140 miliar. Berdasarkan hasil putusan tersebut, Yasonna mengatakan, pihaknya berhak untuk menagih uang pengganti dari Churchill.

“Kita akan tagih dan dan mengejar aset-aset mereka untuk disita. Kalau tidak ada itikad baik, kita juga sudah siap menggunakan perjanjian MLA dengan negara yang sudah sepakat dengan kita," katanya.

Baca juga: Menteri Yasonna H Laoly Teken Perjanjian MLA dengan Swiss

Keputusan ini, kata Yasonna, juga menjadi alarm bagi investor-investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Menurut dia, ini merupakan bukti Indonesia memilki kedaulatan dalam pengelolaan tambang. “Ini pesan serius untuk mereka yang tidak beritikad baik,” katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

4 jam lalu

Mahasiswa papua memegang poster bergambar penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua mengikuti Aksi Kamisan 811 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dalam aksinya mahasiswa Papua mengecam penyiksaan yang dilakukan TNI kepada warga Papua yang belakangan menajdi sorotan publik karena videonya tersebar di media sosial. Mereka menuntut pelaku dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya. TEMPO/Subekti.
Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Komite HAM PBB membacakan temuan pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya isu extrajudicial killing terhadap orang Papua.


Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

5 jam lalu

Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Tavares. ANTARA/HO-KBRI Moskow.
Dubes Jose: Rusia Mitra Tepat untuk Kembangkan PLTN di Indonesia

BUMN energi nuklir Rusia, Rosatom, telah sejak lama menawarkan kerja sama pengembangan PLTN ke Indonesia


Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

2 hari lalu

Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, di Jakarta, Selasa (19 Maret 2024). (ANTARA/HO-Kemnaker)
Jepang Krisis Tenaga Kerja, Butuh Banyak Pekerja dari Indonesia

Duta Besar Jepang untuk Indonesia mengungkap alasan negaranya banyak membuka lowongan kerja bagi warga negara Indonesia.


Indonesia Kecam Serangan Teroris di Gedung Konser Rusia

5 hari lalu

Petugas pemadam kebakaran Rusia memadamkan api di tempat konser Balai Kota Crocus menyusul penembakan di Krasnogorsk, di luar Moskow, Rusia, 22 Maret 2024. Sekelompok hingga lima pria bersenjata menyerang Balai Kota Crocus di wilayah Moskow, kata layanan darurat Rusia . Setidaknya 40 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam serangan teroris itu, kata badan intelijen Rusia, FSB. EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Indonesia Kecam Serangan Teroris di Gedung Konser Rusia

Indonesia mengecam serangan teroris yang terjadi di sebuah gedung konser dekat Moskow, Rusia,. Korban tewas mencapai 115 orang pada Sabtu


Resmi Terpilih Jadi Presiden RI, Inggris Ucapkan Selamat ke Prabowo Subianto

7 hari lalu

Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron bertemu dengan Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati (tidak terlihat) di Beirut, Lebanon 1 Februari 2024. REUTERS/Mohamed Azakir
Resmi Terpilih Jadi Presiden RI, Inggris Ucapkan Selamat ke Prabowo Subianto

David Cameron dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto yang terpilih jadi Presiden RI


Kesetaraan Gender, UNFPA Indonesia Serukan Isu Perempuan Jadi Prioritas

7 hari lalu

Tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, Suradi (20) bersama pasangannya dan keluarga berdoa usai prosesi pernikahan di kantor Satreskrim Polres Malang, Jawa Timur, Kamis 12 Maret 2014. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Kesetaraan Gender, UNFPA Indonesia Serukan Isu Perempuan Jadi Prioritas

UNFPA Indonesia berharap isu kehamilan di kalangan remaja dan pernikahan anak menjadi priortias Pemerintah karena dampaknya ke kesetaraan gender


Daftar 10 Negara Paling Bahagia di Asia, Tak Ada Indonesia

8 hari lalu

Turis berfoto di sebelah patung singa Merlion di kawasan pusat bisnis Singapura 6 Februari 2015. [REUTERS / Edgar Su]
Daftar 10 Negara Paling Bahagia di Asia, Tak Ada Indonesia

Singapura, Taiwan dan Jepang berada di peringkat 3 besar negara paling bahagia di Asia. Indonesia tak masuk dalam 10 besar.


Kementerian Luar Negeri Benarkan Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia

9 hari lalu

Paus Fransiskus memimpin doa Angelus di perpustakaan Istana Apostolik di Vatikan 21 Maret 2021. [Vatican Media / Handout via REUTERS]
Kementerian Luar Negeri Benarkan Rencana Paus Fransiskus ke Indonesia

Paus Fransiskus hendak kunjungna kerja ke Indonesia sejak 2020, namun karena pandemi Covid-19 maka rencana itu pun belum terwujud.


KBRI Seoul Dampingi Dua WNI yang Dituduh Curi Data Jet KF-21

13 hari lalu

Prototipe jet tempur generasi terbaru Korea Selatan, KF-21 Boramae varian tandem saat melakukan penerbangan perdananya, Senin, 20 Februari 2023. Pesawat ini menggunakan kursi pelontar pilot buatan Martin Baker. Instagram/Eject_Eject
KBRI Seoul Dampingi Dua WNI yang Dituduh Curi Data Jet KF-21

KBRI Seoul terus mendampingi dua WNI yang terkait dengan tuduhan pencurian data informasi teknologi pesawat tempur KF-21 di Korea Selatan.


PLN dan USTDA Sepakati Studi Kelayakan Interkoneksi Listrik Indonesia-Malaysia

13 hari lalu

PLN dan USTDA Sepakati Studi Kelayakan Interkoneksi Listrik Indonesia-Malaysia

PT PLN (Persero) memperoleh hibah sekitar US$2 juta atau Rp31 miliar dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau The United States Trade and Development Agency (USTDA).