INFO NASIONAL-- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid memaparkan bangsa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam berdemokrasi. Dulu ada anggapan kalau Presiden Soeharto jatuh, bangsa ini akan bubar.
Kekhawatiran serupa juga terjadi pada pemilu 1999 dan saat peralihan kekuasaan dari Presiden Abdurrahman Wahid ke Megawati. Namun ketakutan akan terjadinya perpecahan pada peristiwa-peristiwa besar semua tak terjadi. “Jadi tak benar bila peralihan kekuasaan akan menyebabkan perpecahan,” ujarnya saat diskusi empat pilar bertema “Konsolidasi Nasional untuk Pemilu Damai” di hadapan puluhan wartawan yang memenuhi press room Gedung Nusantara III, Kompleks MPR, Jakarta, 25 Maret 2019.
Untuk itu, pria asal Klaten, Jawa Tengah, ini meminta semua pihak tidak memperbesar ketakutan bila dalam pemilu 2019 akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagi Hidayat, pemilu adalah peristiwa rutin terjadi setiap lima tahun serta merupakan hal biasa. “Untuk itu, kita harus berkontestasi dengan baik,” katanya.
Pada pemilu 2019, diharapkan semua tak pesimistis. Kontestasi yang terjadi pada tahun ini disebut akan mendewasakan rakyat Indonesia. “Sudah sekian pemilu seharusnya akan menjadikan kita semakin baik. Pemilu mempunyai rujukan yang kuat ada dalam UUD NRI 1945,” tuturnya.
Dengan dasar hukum yang kokoh, seharusnya masalah-masalah yang ada sudah selesai. Dirinya sepakat bahwa pemilu 2019 harus tercipta suasana damai. Meski demikian, untuk menciptakan suasana damai, tidak hanya ditekankan pada kontestan pemilu, partai politik, serta capres dan cawapres, tapi juga pihak-pihak lain diharap melakukan hal sama. “Bisa jadi yang menghadirkan suasana tak damai bukan kontestan pemilu, tapi pihak ketiga,” ucapnya.
Untuk menciptakan suasana damai, Wakil Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu mengharap agar media massa jangan menjadi tim sukses salah satu pihak peserta pemilu. Bila ini terjadi, dikhawatirkan media massa akan menulis berita tak sesuai dengan fakta. Dirinya tak hanya meminta media massa berlaku adil, aparat keamanan, yang menjadi bagian dari pemerintahan, juga diharapkan melakukan hal serupa.
“Bila adil, salah satu asas pemilu, yakni Luber Jurdil, tercipta, pemilu damai yang diinginkan terwujud. Bila pemilu Luber Jurdil, kedamaian akan tercipta,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hidayat meminta agar kritik yang dilontarkan masyarakat kepada pemerintah jangan diartikan sebagai menyebar kebencian atau hoax. Bila ada kritik, disarankan kritikan yang ada dibalas dengan argumen yang lebih kuat. “Bila kritik dianggap hoax, itu justru yang akan membikin resah,” ucapnya.
Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Sadzily, dalam diskusi, mengatakan pemilu adalah mekanisme yang biasa dalam demokrasi. “Mekanismenya diatur dalam konstitusi,” tuturnya. Lebih lanjut, kata Ace, pemilu untuk mengatur sirkulasi kekuasaan setiap lima tahun sekali.
“Cara ini disebut sebagai cara paling beradab. Untuk itulah, dalam sirkulasi kekuasaan lewat pemilu, kita dituntut berpikir jernih dalam memilih pemimpin,” ucapnya. Sebagai sarana untuk memilih pemimpin, maka mantan aktivis HMI Cabang Ciputat itu mengharap kepada semua agar memanfaatkan pemilu sebaik-baiknya. (*)
