Mantan Menteri ESDM Sudirman Said Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said,  di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada Sabtu, 1 Desember 2018. (Andita Rahma)

    Direktur Materi dan Debat, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said, di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada Sabtu, 1 Desember 2018. (Andita Rahma)

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, mantan Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, serta mantan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri oleh Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska). Ketiganya dilaporkan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi.

    Baca: Sudirman Said : Pemerintahan Prabowo-Sandi Diisi Figur Anti Sogok

    Koordinator Alaska Adri Zulpianto menuturkan, ia telah menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga orang terlapor tersebut terkait tender Sorong Supply Services yang digelar BP Tangguh LNG SKK Migas.

    "Kami sudah melaporkan hal ini ke Bareskrim Polri dan diterima oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi," kata Adri di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Senin, 25 Maret 2019.

    Adri menyebut dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi pada 2015. Saat itu SKK Migas memiliki proyek Shorebase Supply Services di Lamongan dan Gresik Jawa Timur dengan nilai proyek Rp541 miliar dan digarap PT Petrosea Tbk.

    "Namun, dalam perjalanannya telah dibatalkan sepihak oleh SKK Migas dengan dalih telah menerbitkan persetujuan tender di Sorong Papua pada Juni 2017," kata Adri. Ia pun menuding ada permainan pada proyek tersebut.

    Sebab, sejak proses tender, pihak panitia lelang diduga kuat mengarahkan perusahaan tertentu untuk jadi pemenang tender. Tiga perusahaan yang ikut tender di Sorong itu adalah PT Petrosea Tbk, PT Ekanuri, PT Prima Jasa Logistik (PJL) dan dimenangkan oleh PT Petrosea Tbk.

    "Anehnya pada saat tender baru, ada dugaan pihak Petrosea melaksanakan konstruksi fasilitas shorebase kurang lebih setahun lebih awal. Jadi ada dugaan kuat bahwa pihak BP sejak awal telah mengarahkan PT Petrosea untuk jadi pemenang proyek di Sorong," ujar Adri.

    Baca: Sudirman Said: Kritik Robertus Robet ke ABRI, Kebebasan Akademik

    Selain itu, Adri menilai nilai proyek yang telah diajukan Petrosea tersebut lebih mahal yaitu Rp734 miliar jika dibandingkan dengan Shorebase Supply Services yang berlokasi di Jawa Timur yang tengah digarap yaitu sebesar Rp541 miliar atau selisih Rp193 miliar.

    Akibatnya, Adri menilai terdapat potensi kerugian negara yang tidak sedikit dalam proyek Shorebase Supply Services di Sorong Papua, yaitu sebesar Rp193 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.