Jajak Pendapat: Suap Romahurmuziy Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam acara Rapimnas III PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 27 September 2018. Tempo/Friski Riana

    Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam acara Rapimnas III PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 27 September 2018. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Kasus suap jual beli jabatan yang menyeret Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy, diyakini akan mempengaruhi elektabilitas pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Romi, sapaan Romahurmuziy, merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional pasangan nomor 1 tersebut.

    Hasil jajak pendapat yang dilakukan Tempo.co dalam sepekan terakhir menunjukkan bahwa 66 persen masyarakat atau 1609 orang menilai kasus tersebut akan berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi - Ma'ruf. Jajak pendapat tersebut diikuti oleh 2437 orang.

    Hanya 798 orang atau sekitar 32,7 persen lainnya menyatakan bahwa kasus tersebut tak berpengaruh terhadap elektabilitas Jokowi- Ma'ruf Amin. Sementara 1,8 persen lainnya menyatakan tidak tahu.

    Romi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada dua pekan lalu di Surabaya. Dia disebut menerima suap sebesar Rp 250 juta atas pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

    Kasus yang melibatkan Romi ini menjadi komoditas politik. Kubu pasangan Prabowo - Sandiaga Uno menyatakan bahwa kasus itu membuktikan pemerintahan Jokowi gagal dalam melakukan reformasi birokrasi, terutama dalam hal pengangkatan pejabat.

    Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf sendiri menanggapi dingin kasus tersebut. Mereka menilai bahwa penangkapan Romi merupakan bukti bahwa kepemimpinan Jokowi melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

    Romi sendiri sudah menyatakan permintaaan maafnya kepada TKN Jokowi - Ma'ruf dan mundur dari jabatan anggota dewan pengarah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.