Direktur PT Krakatau Steel Ditangkap KPK, Begini Pernyataan Dirut

Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro mengenakan rompi tahanan saat keluar dari gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Sabtu, 23 Maret 2019. Selain Wisnu, KPK menahan dua tersangka lainnya yaitu Presiden Direktur PT Grand Kartech Kenneth Sutardja, dan Alexander Muskitta selaku pihak swasta. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan keprihatinannya atas operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro. Dia mengatakan saat ini PT Krakatau Steel tengah gencar melakukan pembenahan internal dan perbaikan kinerja Perseroan dengan mengedepankan profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik di segala bidang.

"Tidak ada satupun kebijakan Perusahaan yang mendukung adanya praktek-praktek yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik," kata Silmy dalam keterangan tertulis, Ahad, 24 Maret 2019.

Baca: KPK Tetapkan Direktur PT Krakatau Steel Tersangka Suap

Ada kasus korupsi di Krakatau Steel, manajemen menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Dia mengatakan perusahaan juga akan kooperatif dalam pengusutan kasus ini. "Kami berharap ini menjadi titik tolak positif untuk mendukung KS bersih dalam proses transformasi bisnis yang sedang kami jalankan," ujar Silmy.

KPK menetapkan Wisnu tersangka suap pengadaan barang dan jasa antara PT Krakatau Steel (Persero) dengan pihak swasta.

Selain Wisnu, ada tiga tersangka lainnya yakni Alexander Muskitta, Kenneth Sutardja, dan Kurniawan Eddy. Alexander berasal dari kalangan swasta. Ia dan Wisnu menjadi tersangka penerima suap. Sedangkan Kenneth Sutardja yang juga dari kalangan swasta, serta Kurniawan Eddy menjadi tersangka pemberi suap. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan Kurniawan Eddy masih buron.

Kasus ini bermula ketika Wisnu merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar. Dalam proses perencanaan, Alex diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan itu kepada Wisnu dan disetujui. Perusahaan yang mendapat proyek itu disepakati adalah PT Grand Kartech dan Group Kotjo.

Baca: KPK Dalami Aliran Transaksi di OTT Direktur Krakatau Steel

Uang panjar rekanan 10 persen dari nilai kontrak. "Saudara AMU (Alexander) diduga bertindak mewakili dan atas nama Wisnu Kuncoro,” kata Saut. Alex meminta Rp 50 juta kepada Kenneth Sutardja dari PT Grand Kartech dan Rp 100 juta kepada Kurniawan Eddy dari Group Kotjo.

Pada 20 Maret 2019, Alex menerima cek Rp 50 juta dari Kurniawan Eddy yang kemudian disetorkannya ke rekeningnya. Alex juga menerima US$ 4 ribu dan Rp 45 juta dari Kenneth Sutardja di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan.

Dua hari kemudian, 22 Maret 2019, uang sebesar Rp 20 juta diserahkan Alex kepada Direktur Krakatau steel Wisnu Kuncoro di kedai kopi di daerah Bintaro, Tangerang Selatan.






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

3 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

13 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

13 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

15 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

17 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

18 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

19 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

20 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

20 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

21 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.