Soal Jual-Beli Jabatan, Khofifah: Masak Wajah Saya Wajah Suap

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beraktivitas di ruang kerjanya di kompleks Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 15 Februari 2019. Dalam 99 hari pertama bekerja sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur,  Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan di Jawa Timur dengan jargon Cepat, Efektif, Tanggap dan Responsif (CETAR). ANTARA FOTO/Moch Asim

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beraktivitas di ruang kerjanya di kompleks Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 15 Februari 2019. Dalam 99 hari pertama bekerja sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan di Jawa Timur dengan jargon Cepat, Efektif, Tanggap dan Responsif (CETAR). ANTARA FOTO/Moch Asim

    TEMPO.CO, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menanggapi dengan nada bercanda cuitan pakar hukum tata negara Mahfud Md bahwa jika benar dia merekomendasikan Haris Hasanudin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, maka hal tersebut bukan katagori suap.

    Baca: Khofifah Kaget Dibawa-bawa Romahurmuziy soal Jual-Beli Jabatan

    "Sik talah rek, mosok onok wajahku kategori nyuap karo disuap (masak wajah saya ini kategori penyuap dan menerima suap). Yang punya ilmu terawang tolonglah diterawang wajah saya," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Sabtu, 23 Maret 2019.

    Mahfud dalam salah satu cuitannya mengatakan merekomendasikan orang tak selalu ada unsur korupsinya. "Menurut saya Khofifah dan K. Asep merekom biasa saja. KPK tahu cara memilah, tak akan sembrono," kata Mahfud dalam cuitannya di Twitter, Sabtu, 23 Maret 2019.

    Sebelumnya eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy saat diperiksa KPK mengatakan bahwa Khofifah dan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya KH Asep Saifudin Chalim merekomendasikan agar Haris diangkat sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

    Khofifah meminta publik menelusuri rekam jejaknya saat menjadi pejabat publik. Di antaranya saat menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan di era Presiden Gus Dur, Kepala BKKBN dan Menteri Sosial di kabinet Jokowi-JK.

    "Ibaratnya teman-teman (wartawan) bisa lihat, carilah lubang tikus, carilah lubang semut, adakah indikasi proses jual beli jabatan," tuturnya.

    Khofifah berujar dia membangun integritas sejak dulu. Ia mengatakan selalu memastikan agar tidak ada ruang jual beli jabatan. Karena itu ia mengaku heran bila Romy menyebut dirinya merekomendasikan Haris sebagai kakanwil kemenag. Pasalnya, ujar Khofifah, ia terakhir bertemu Romy saat dilantik sebagai gubernur di Istana Negara pada 12 Februari lalu.

    Ketika itu, menurutnya, tidak ada komunikasi khusus dengan Romy. "Mas Romy memberi selamat, saya jawab maturnuwun (terimakasih), nyuwun pangestu (minta doanya). Makanya saya kaget dibilang memberi rekom, rekom dalam bentuk apa," kata Khofifah.

    Baca: Pernyataan Romahurmuziy Seret Khofifah dalam Suap Kakanwil Jatim

    Khofifah siap jika sewaktu-waktu diklarifikasi KPK. Menurutnya apa yang dilakukan KPK dalam rangka membangun integritas sehingga harus didukung. "Ini kan prosesnya sudah di KPK. Kita hormati proses itu," ujar Khofifah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.