Kiai Asep Bantah Rekomendasikan Kakanwil Jatim ke Romahurmuziy

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Pengasuh pondok pesantren Amanatul Ummah Asep Saifuddin Chalim atau biasa disapa Kiai Asep membantah pernyataan bekas Ketua Umum PPP Romahurmuziy terkait rekomendasi posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin.

    Baca: Romahurmuziy Seret Nama Khofifah soal Pemilihan Kakanwil Jatim

    “Tidak benar kalau saya dibilang merekomendasi nama Haris menjadi Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur,” kata dia kepada wartawan di Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Jalan Siwalankerto, Surabaya pada Jumat, 23 Maret 2019.

    Namun, ia mengaku kenal dengan Haris. “Kalimatnya hanya bahwa dia adalah santri saya sejak menjadi mahasiswa bertahun-tahun, saat dia menjadi mahasiswa IAIN mengaji ke saya,” kata dia.

    Kiai Asep juga mengaku akan segera memberi klarifikasi ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika diperlukan dalam waktu dekat ini.

    Sebelumnya, Romy PPP menyebut Kiai Asep menjadi salah satu orang yang memberikan rekomendasi agar Haris menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kakanwil Jatim). “Memang dari awal saya menerima aspirasi itu dari ulama seorang kiai, Kiai Asep Saifuddin Halim yang dia adalah seorang pimpinan ponpes besar di sana,” kata Rommy.

    Simak juga: Periksa Menteri Agama, KPK akan Dalami Asal Duit Ratusan Juta

    Romahurmuziy juga mengaku mendengarkan aspirasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. "Kemudian Ibu Khofifah indar Parawansa, beliau gubernur terpilih yang jelas-jelas mengatakan, 'Mas Romy, percayalah dengan Haris karena dia ini orang yang pekerjaannya bagus,' kata Romy menirukan Khofifah. Tempo sudah mencoba menghubungi Khofifah namun belum dibalas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.