Prosedur Pencairan Bantuan Korban Gempa Lombok Dipangkas

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang perempuan melintas dekat rumah yang roboh akibat gempa bumi di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Selong, Lombok Timur, NTB, Senin, 18 Maret 2019. Menurut data BPBD NTB terdapat sebanyak 28 rumah mengalami rusak berat serta 499 rumah mengalami rusak sedang dan rusak ringan akibat gempa yang mengguncang Lombok. ANTARA

    Seorang perempuan melintas dekat rumah yang roboh akibat gempa bumi di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading, Selong, Lombok Timur, NTB, Senin, 18 Maret 2019. Menurut data BPBD NTB terdapat sebanyak 28 rumah mengalami rusak berat serta 499 rumah mengalami rusak sedang dan rusak ringan akibat gempa yang mengguncang Lombok. ANTARA

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali menyambangi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengecek lokasi yang terkena rangkaian gempa Lombok pada 2018 lalu. Ia memerintahkan jajarannya agar mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah dan fasilitas umum yang rusak akibat gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

    Baca: Jokowi Bakal Tinjau Pembangunan Rumah Tahan Gempa di NTB

    Hal itu Jokowi sampaikan saat meninjau rekonstruksi rumah tahan gempa di Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 22 Maret 2019. "Saya sudah perintah (prosesnya) harus lebih cepat dari sebelumnya," katanya seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.

    Terkait prosedur pencairan bantuan stimulan, kata Jokowi, pemerintah telah menyederhanakan prosedurnya. Jika sebelumnya ada 17 prosedur maka sekarang tinggal empat prosedur.

    "Saya kira progres di bulan Februari ke sini kelihatan sangat meningkat sekali pembagian buku tabungannya (bantuan stimulan). Dari 216 ribu (kerusakan rumah terdata) sudah 160 ribu dibagi dan diisi," ucapnya.

    Baca: 3 Pelabuhan di NTB Tetap Beroperasi Usai Gempa Lombok

    Saat melakukan peninjauan, Jokowi mendapat laporan bahwa di lapangan masih terkendala dengan terbatasnya suplai material bangunan. Ia pun segera mengkoordinasikan dengan jajaran terkait.

    "Saya dengar tadi semen suplainya masih belum baik. Tapi tadi sudah kami telepon langsung ke Menteri BUMN untuk urusan baja ringan dan semen agar disuplai lebih banyak dari pabrik langsung," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.