Romahurmuziy Seret Nama Khofifah, Kubu Prabowo Prihatin

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Sudirman Said, mengaku prihatin dengan nama-nama yang diduga terlibat kasus korupsi mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy. Terakhir, Romy menyinggung nama Gubernur Jawa Timur sekaligus mantan Menteri Sosial di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, Khofifah Indar Parawansa, dalam kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama.

    Baca: Romahurmuziy Seret Nama Khofifah soal Pemilihan Kakanwil Jatim

    "Ya Allah, kami prihatin karena kok seperti rontok satu per satu," kata Sudirman di media center Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Maret 2019.

    Sudirman mengatakan bahwa lingkungan pengendalian di sekitar Presiden Jokowi mengalami masalah dan penurunan yang luar biasa. Ia berujar hal itu terbukti dengan banyaknya kasus yang menjerat orang-orang dekat presiden baru-baru ini. "Lingkungan pengendalian itu artinya sense of control, kemudian kontrolnya mulai dengan contoh perilaku, pesan-pesan, sampai pada policy (kebijakan) itu," ujar Sudirman.

    Menurut Sudirman, mereka berbuat begitu karena pesan, perilaku, dan policy yang tidak nyambung. "Akibatnya, yang harusnya menjadi penjaga kepentingan publik malah nggrogoti kepentingan publik," lanjut Sudirman Said.

    Sebelumnya, Romy mengatakan Khofifah pernah merekomendasikan Haris Hasanuddin dipilih menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Kantor Agama Provinsi Jawa Timur. Haris merupakan orang yang disangka menyuap Rommy Rp 250 juta supaya dipilih menjadi kepala kantor wilayah Kemenag Jatim.

    Baca: KPK Minta Romahurmuziy Jelaskan soal Khofifah Saat Diperiksa

    Sudirman Said menilai kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama merupakan kasus yang buruk sekali. "Saya itu pernah jadi pegawai negeri, dan sakit hati kalau untuk urusan naik jabatan. Sudah kerja capek-capek, kemudian didagangin gitu, apalagi yang memperdagangkan orang luar institusi itu," tutur Sudirman Said.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.