TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan dalam sistem pengawasan pemerintahan, pencegahan penyelewengan anggaran lebih penting dibanding dengan pemeriksaan. Saat ini, kata dia, sistem pengawasan yang banyak disorot hanya di pemeriksaan saja.
JK mengatakan Indonesia memiliki begitu banyak lembaga pengawas di hampir semua lapisan pemerintahan. Mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan, kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut mengawasi kinerja pemerintah.
"Jadi pemerintah ini diawasi berkali-kali. Kalau banyak (penyelewengan) yang bocor, seperti sekarang, tentu juga akibat banyaknya pemeriksaan, sehingga banyak diketahui," kata JK, saat menjadi pembicara utama, di acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis, 21/3 . acara ini hadir 1.200 orang yang berasal dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) .
JK mengatakan pengawasan memiliki peran sentral, apalagi dalam 10 tahun terakhir anggaran pemerintah terus meningkat hingga dua kali lipat.
Pada 2010, pemerintah memiliki anggaran sekitar Rp 1.200 triliun. JK mengatakan saat ini, anggaran teleh melonjak hingga Rp 2.200 triliun. Selain anggaran, jumlah daerah yang mendapat distribusi anggaran juga bertambah. "Artinya adalah pengawasan yang harus dilakukan itu makin luas."
Namun, JK kembali mengingatkan bahwa aksi pencegahan jauh lebih penting dibanding pengawasan. Menurut JK anggapan bahwa lembaga pengawas dinilai berhasil hanya karena sering melakukan penangkapan, justru indikasi buruk. Pengawasan yang baik, menurut JK, adalah yang mampu memberi efek jera hingga mengurangi aksi penyelewengan.
"Penilaian (disebut) berhasil, (jika) yang ditangkap kurang," kata JK.
