INFO JABAR - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, selama lima tahun terakhir pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan tren peningkatan. Hal itu terlihat dari dua indikator, yakni Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
"IPG tahun 2017 tercatat sebesar 89,18 poin atau meningkat 0,97 poin dibandingkan tahun 2013. Di tingkat kabupaten/kota, disparitas IPG antar kabupaten/kota sebesar 14,32 poin dengan IPG paling tinggi sebesar 93,43 poin dan paling rendah sebesar 79,11 poin," kata Iwa saat membuka Forum Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2019 dengan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Rabu, 20 Maret 2019.
Menurut dia, salah satu program unggulan yaitu Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita atau Sekoper Cinta, yang diluncurkan oleh Gubernur Jawa Barat bersama Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada Desember 2018 lalu.
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat yang juga Ketua Umum Tim Penyelenggara Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) Atalia Praratya Kamil menjelaskan, bahwa Sekoper Cinta hadir sebagai wadah perempuan bertukar pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan kualitas hidup. Sekoper Cinta juga sebagai upaya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan peran, akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki di semua bidang.
"Melalui program Sekoper Cinta ini, kami berharap isu-isu permasalahan di Jawa Barat dapat teratasi, terutama masalah prevalensi stunting, pernikahan anak, angka kematian ibu dan bayi, perceraian, kekerasan, dan human trafficking," ucap Atalia.
Tingginya angka perceraian di Jabar juga menjadi alasan hadirnya Sekoper Cinta. Lebih dari 33.000 kasus perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi dan tingginya perkawinan anak, terutama di Kabupaten Indramayu, Garut, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, Subang, dan Karawang. Selain itu, kasus tindak pidana perdagangan orang/TPPO (human traficking) di Jabar juga terbilang tinggi.
Adapun tahapan program Sekoper Cinta, kata Atalia, adanya pembentukan pedoman program, pembuatan model pembelajaran umum dan model tematik, pelaksanaan sekolah perempuan di 27 kabupaten/kota, monitoring dan evaluasi serta training of trainner (TOT) untuk relawan dan fasilitator.
"Sebenarnya saat ini ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat sudah melaksanakan sekolah perempuan. Seperti Sekolah Ibu di Kota Bogor, Sekolah Jumat di Kota Cimahi, Ruang Pekka di Kabupaten Cianjur, dan Sekolah Perempuan Hebat di Kabupaten Bandung," kata Atalia.
Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementrian PPPA Indra Gunawan, menyambut baik atas dibentuknya program Sekoper Cinta ini. Menurutnya, capaian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat ini tentu saja dapat diimplementasikan di tingkat nasional untuk menjadi percontohan bagi daerah lain.
"Biasanya inisiasi program yang berawal dari lembaga masyarakat selalu lama prosesnya. Namun, dengan dukungan langsung dari pemerintah provinsi yang mewajibkan seluruh kabupaten/kota memiliki sekolah perempuan, tentu ini salah satu tanda program ini akan lebih cepat tersebar dan meluas," katanya. (*)
