Mahyudin Minta Pendidikan Dasar yang Ditanggung Pemerintah Jadi 15 Tahun

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat membuka acara Sosialisasi MPR, kerja sama MPR dengan Forum Sangasanga Dalam di GOR Bulutangkis Kecamatan Sanga sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 20 Maret 2019.

    Wakil Ketua MPR RI Mahyudin saat membuka acara Sosialisasi MPR, kerja sama MPR dengan Forum Sangasanga Dalam di GOR Bulutangkis Kecamatan Sanga sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 20 Maret 2019.

    INFO NASIONAL  - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin berharap pemerintah segera meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu yang harus ditempuh adalah, meningkatkan pendidikan dasar yang ditanggung pemerintah dari  sembilan menjadi 15 tahun. Alasannya, kalau pendidikan yang ditanggung pemerintah terus berkutat pada pendidikan dasar sembilan tahun, maka generasi muda Indonesia akan semakin jauh tertinggal dibanding negara lain.

    "Kita membutuhkan generasi muda yang dapat mengenyam pendidikan lebih tinggi, 12-15 tahun, agar bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pokoknya harus meningkat, jangan hanya pendidikan dasar sembilan tahun.  Sekalipun undang-undang memberikan amanat kepada pemerintah untuk menanggung pendidikan dasar sembilan tahun," kata Mahyudin usai membuka Sosialisasi MPR, kerja sama MPR dengan Forum Sangasanga Dalam di GOR Bulutangkis Kecamatan Sanga sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu, 20 Maret 2019.

    Pada kesempatan itu, Mahyudin juga menyayangkan adanya praktek jual beli jabatan, seperti tuduhan yang dialamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada mantan Ketua PPP Romahurmuzy. Menurut Mahyudin, praktek jual beli jabatan menyebabkan Indonesia mengalami kerusakan parah. Karena, praktek tersebut menyebabkan orang yang tidak bertanggung jawab memegang jabatan yang tidak seharusnya.

    "Kita butuh orang yang the right man on the right place. Sedang jual beli jabatan malah memberi jalan orang yang tidak kredibel menempati posisi strategis. Inilah praktek yang menyebabkan Indonesia rusak," kata Mahyudin lagi.

    Karena itu, Mahyudin berharap KPK bisa menangani kasus dugaan jual beli jabatan itu secara maksimal. “Sehingga mampu membuka praktek jual beli jabatan yang pernah terjadi, agar ke depannya jabatan-jabatan pemerintah dari pusat hingga daerah hanya diisi orang-orang berkualitas,” katanya.  (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sulli dan Artis SM Entertaintment yang juga Tewas Bunuh Diri

    Sulli, yang bernama asli Choi Jin-ri ditemukan tewas oleh managernya pada 14 Oktober 2019. Ada bintang SM lainnya yang juga meninggal bunuh diri.