Banjir Sentani, PLN Telah Pulihkan 69 Gardu Listrik di Jayapura

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengungsi akibat banjir bandang di Sentani, Jaya Pura, Papua, Senin, 18 Maret 2019. Sedikitnya empat ribu warga mengungsi di sejumlah posko pengungsian. ANTARA

    Warga mengungsi akibat banjir bandang di Sentani, Jaya Pura, Papua, Senin, 18 Maret 2019. Sedikitnya empat ribu warga mengungsi di sejumlah posko pengungsian. ANTARA

    TEMPO.CO, Jayapura -  PT PLN Wilayah Papua dan Papua Barat  telah memulihkan 69 dari 104 gardu listrik yang padam akibat musibah banjir Sentani, Jayapura. "Pascabencana, sebesar 5,2 MW beban daya yang tidak tersuplai, namun kini kurang lebih 1,7 MW sisa daya yang belum dapat tersuplai kepada masyarakat," kata General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Ari Dartomo, Selasa, 19 Maret 2019.

    Baca: Prajurit TNI Selamatkan Bayi yang Terjebak Banjir di Sentani

    Ari mengatakan, gardu listrik  yang sudah bisa ditangani itu sekitar 66 persen. Sedangkan wilayah-wilayah yang masih belum tertangani antara lain Depapre dan Genyem. PLN belum bisa masuk ke daerah itu karena akses jalan tidak bisa dilalui. "Banjir susulan yang terjadi pada 18 Maret lalu  mengakibatkan beberapa akses jalan terputus," ujarnya.

    Ari menjelaskan, banjir bandang tersebut juga mengakibatkan beberapa Tower Transmisi SUTT 70 kV Genyem-Sentani mengalami kerusakan sehingga pendistribusian tenaga listrik rencananya akan melalui Jaringan Tegangan Menengah 20 kV.

    Baca juga: Banjir Bandang Sentani Akibat Curah Hujan Sangat Ekstrem

    "Kini total 93 personel yang dikerahkan PLN untuk pemulihan sistem kelistrikan akibat banjir Sentani,” katanya. “Para personel dibagi menjadi delapan tim dengan fokus pekerjaan perbaikan jaringan yang mengalami kerusakan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.