Agung Laksono Dukung Pemecatan Erwin Aksa dari Partai Golkar

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Erwin Aksa. TEMPO/Adri Irianto

    Erwin Aksa. TEMPO/Adri Irianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar H.R. Agung Laksono mendukung langkah pengurus yang memecat Erwin Aksa dari kepengurusan partai karena mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

    Baca: Erwin Aksa Cerita Keputusan Mendukung Prabowo Ketimbang Jokowi

    “Sikap DPP Partai Golkar yang memecat saudara Erwin merupakan langkah tepat," kata Agung Laksono dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Maret 2019. “Saya dapat memahami dan mendukung apa yang telah diputuskan.”

    Agung menekankan, Golkar sudah lama menetapkan Jokowi sebagai capres melalui mekanisme Munaslub yang disepakati semua unsur partai, baik tingkat pusat maupun daerah. Keputusan Partai Golkar untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin itu harus dipatuhi oleh semua kader di semua tingkatan.

    “Ada aksi, ada reaksi, tentu ada sanksi. Ini berlaku bagi semua kader termasuk saya dan pengurus di tingkat pusat dan daerah, jika tidak mematuhi apa yang telah diputuskan oleh partai,” ujarnya.

    Menurut Agung, langkah Erwin yang mendukung pasangan calon nomor urut 02 itu telah melanggar AD/ART Partai Golkar. “Sanksi ini juga untuk menjaga marwah partai yang secara konsisten mengamanatkan, dalam Munaslub Partai Golkar 2017, untuk mendukung Pak Jokowi,” ujarnya.

    Simak: Dukung Sandiaga di Pilpres, Erwin Aksa: Persahabatan Kami Hakiki

    Sebelumnya DPP Partai Golkar memberhentikan Erwin Aksa dari kepengurusan partai karena mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga. Pemberhentian Erwin tertuang dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

    Tonton: Erwin Aksa Dukung Sandiaga, Begini Reaksi Golkar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.