Menkes Sangsi Sandiaga Mampu Selesaikan Defisit BPJS Kesehatan

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menunjukkan KTP miliknya saat Debar Cawapres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Maret 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menunjukkan KTP miliknya saat Debar Cawapres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Maret 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek mengatakan permasalahan di BPJS Kesehatan sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk diselesaikan dalam waktu singkat. Karena itu dia sanksi Sandiaga Uno mampu menyelesaikan masalah itu hanya dalam waktu 200 hari.

    Baca: Janji Sandiaga Uno Jika Terpilih Soal BPJS Kesehatan

    "Itu (masalah) multi faktor yang harus kita selesaikan. Ujungnya adalah harus mengubah prilaku kita," kata Nila di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.

    Menurut Nila, untuk mendorong perilaku masyarakat yang sehat, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Upaya preventif adalah cara paling tepat untuk menghindari penyakit. "Kalau masyarakat tidak mengubah prilaku maka akan sulit,” kata dia. “Artinya pengeluaran akan tetap lebih besar dari pemasukan."

    Wacana Sandiaga untuk menyelesaikan masalah di BPJS Kesehatan mencuat dalam debat calon wakil presiden di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. Dalam debat bertema, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial kebudayaan itu Sandiaga berjanji menyelesaikan masalah itu dalam 200 hari awal pemerintahannya, jika terpilih nanti.

    Sandiaga pun mengatakan, suatu saat biaya BPJS Kesehatan harus mulai naik. Selain itu, keterlibatan daerah untuk mengurus sebagian tugas-tugas pemerintah pusat perlu dilakukan.

    Baca juga: BPJS Kesehatan Minta Pemerintah Kucurkan Dana Talangan Lagi

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan permasalahan di BPJS Kesehatan ini merupakan hal yang dilematis. "BPJS Kesehatan harus melayani semua orang yang terdaftar 220 juta, kemudian hampir semua penyakit, dengan biaya sangat murah. Itu pasti terjadi defisit," kata Kalla.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.