Sandiaga Uno Ingin Hapus UN, JK: Bahaya bagi Kualitas Pendidikan

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Pendaygunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin bersilaturrahmi dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa Islam di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 11 Maret 2019.

    Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Menteri Pendaygunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin bersilaturrahmi dengan organisasi kepemudaan dan mahasiswa Islam di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, 11 Maret 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menilai wacana calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno yang ingin menghapuskan Ujian Nasional (UN) jika menang pemilu, tidak tepat. Menurut JK saat ini UN masih menjadi tolok ukur paling ideal bagi siswa-siswi Indonesia.

    "Kalau mau dihapuskan justru berbahaya bagi kualitas pendidikan nasional," kata JK saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2019.

    Baca: Sandiaga Akan Hapus Ujian Nasional di Debat Cawapres

    JK mengatakan fungsi utama UN adalah membantu pemerintah secara teratur mengevaluasi pendidikan sesuai amanat undang-undang. UN juga dinilai menjadi standarisasi pendidikan nasional yang masih perlu diterapkan. "Ada ujian nasional saja pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada," kata JK.

    Sebelumnya dalam debat cawapres Ahad lalu Sandiaga mengatakan jika duet Prabowo-Sandi terpilih, sistem UN akan digantikan dengan penelusuran minat dan bakat. Penelusuran minat dan bakat dinilai lebih efektif ketimbang ujian nasional.

    Namun JK tidak sependapat dengan pemikiran tersebut. Ia mengaku bingung pada penerapan sistem yang ditawarkan oleh Prabowo - Sandi itu. "Wah itu dibutuhkan berapa siswa tiap tahun, 5 juta. Bagaimana bisa menguji bakatnya 5 juta orang setahun? Itu bagaimana caranya," kata JK.

    Simak: Dahnil Anzar Jelaskan Alasan Sandiaga Ingin Hapus Ujian Nasional


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.