Jusuf Kalla Sebut Ide Awal E-KTP adalah Jadi Kartu Multiguna

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama istrinya, Mufidah, menghadiri acara penganugerahan Satyalancana Kebaktian Sosial di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu, 26 Januari 2019. Tempo / Friski Riana

    Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama istrinya, Mufidah, menghadiri acara penganugerahan Satyalancana Kebaktian Sosial di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu, 26 Januari 2019. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pada awalnya kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ditujukan menjadi kartu multiguna. Jadi, e-KTP akan diterapkan sekaligus berfungsi untuk social security number, fasilitas kesehatan, hingga urusan Surat Izin Mengemudi (SIM).

    Namun dalam perkembangannya, kata Jusuf Kalla, hal ini belum dapat diwujudkan. "Jadi secara teknis bisa, karena di situ ada chip-nya, tinggal diisi. Tapi mungkin teknologi kurang masih belum cepat ke situ," kata JK di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 19/3.

    E-KTP pertama kali diterapkan pada 2009 silam di empat daerah. Pada 2011, program ini resmi diterapkan di seluruh Indonesia. Kartu penduduk ini menggantikan KTP sebelumnya yang terbuat dari kertas.

    JK mengatakan kondisi saat ini e-KTP memang belum maksimal. "Di situ intinya KTP elektronik, sebagai salah satu one single id. Secara teknis bisa, dan memang di situ niatnya."

    Urusan e-KTP kembali menghangat saat calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno berjanji bakal membenahi sistem single identification number di e-KTP. Hal ini ia yakini dapat membenahi pelbagai data lainnya.

    Kata Sandiaga, dengan adanya revolusi industri 4.0 dan teknologi informasi dan single identification number semua layanan bisa diberikan kepada masyarakat. Janji revitalisasi e-KTP ini juga seakan menjadi kritik Sandiaga atas kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

    Jokowi - Ma'ruf sebelumnya menjanjikan tiga "kartu sakti" untuk masyarakat jika terpilih kembali dalam pemilihan presiden 2019. Kartu-kartu itu adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, dan Kartu Pra Kerja.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.