3 Fakta Seputar Kontroversi Ajakan Dukung Jokowi di Acara Polri

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menghadiri deklarasi Millennials Safety Road di Jembatan Ampera, Palembang, 9 Maret 2019. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo menghadiri deklarasi Millennials Safety Road di Jembatan Ampera, Palembang, 9 Maret 2019. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Kampanye Millenial Road Safety Festival (MRSF) yang digelar Polri di Jawa Timur pada Ahad, 17 Maret 2019, menuai kontroversi. Acara yang semula digelar untuk mengurangi korban lalu lintas ini, diduga disisipi aktivitas politik.

    Baca: Ada Ajakan Dukung Jokowi, Polri Bantah Acaranya Berbau Politik

    Namun, Polri membantah kegiatan itu politis. “Tidak ada kaitannya dengan pemilu. Memang tidak boleh? Ada yang melarang? Jangan semua ini dikait-kaitkan. Ini momentum saja. Jangan asumsi,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Senin, 18 Maret 2019.

    Bagaimana mulanya acara tersebut dinilai politis? Tempo merangkum beberapa fakta seputar acara tersebut:

    Ada Lagu Jokowi Wae

    Sekelompok peserta memutar lagu berjudul Jokowi wae (Jokowi saja) dalam acara yang digelar di jembatan Suramadu itu. "Jokowi Wae mas, Jokowi wae, ojok liyane, ojok liyane Jokowi Wae (Jokowi saja, jangan yang lain)," begitu bunyi dari lagu yang diputar peserta MRSF 2019.

    Dedi Prasetyo mengatakan, pemutaran lagu tersebut bukan disengaja. Melainkan karena spontanitas massa semata. “Spontanitas pasti akan terjadi, ini teori psikologi massa. Ketika terjadi kumpulan massa, tak ada yang bisa dikendalikan,” ujar Dedi.

    Ada Poster Jokowi

    Dalam beberapa acara MRSF, diketahui terpampang poster Jokowi. Namun, lagi-lagi, Polri membantah bahwa poster tersebut merupakan atribut mengampanyekan Jokowi sebagai calon presiden inkumben. Dedi mengklaim, sejak awal jajaran Polri sudah menyampaikan bahwa acara tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilu.

    “Oleh karena itu, para peserta, pengunjung tidak boleh gunakan atribut dan teriakan mendukung pasangan, tidak boleh," kata Dedi.

    Ihwal poster Jokowi tersebut, Dedi menjawab hanya sekedar untuk memberitahu anak-anak milineal tentang cara berlalu-lintas. “Itu kan foto-foto milenial. Kalau naik motor yang benar harus pakai helm dan perhatikan kelengkapan keselamatan. Ingat 2030 kita terima bonus demografi menuju Indonesia emas.”

    Menuai Kontroversi saat Digelar di Beberapa Daerah

    Acara ini tidak hanya digelar di Jawa Timur, melainkan di beberapa daerah di Indonesia. Dan tidak sekali menuai kontroversi. Pada saat acara MRSF digelar Lapangan Renon, Denpasar, 17 Februari lalu, Gubernur Bali I Wayan Koster berkampanye mengajak massa yang datang untuk mendukung Jokowi. Ajakan itu juga menuai protes.

    Baca: Jokowi Naikkan Gaji Anggota Polri, Bhayangkara Hingga Jenderal

    Kontroversi serupa terjadi dalam acara MRSF yang digelar Polda Sumatera Selatan pada 9 Maret lalu. Saat itu, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana, bahkan datang langsung ke acara yang dipusatkan di Benteng Kuto Besak dan Jembatan Ampera. Massa sontak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan tafsir politis. Bukan hanya berbentuk dukungan, bahkan, ada yang mengacungkan dua jari (salam pasangan Prabowo) di depan Jokowi.

    Kapolri Jenderal Tito Karnavian saat ini tengah mempertimbangkan untuk menunda sejumlah acara Millenial Road Safety Festifal (MRSF) 2019 yang masih akan digelar di sejumlah kota dan provinsi, karena sudah beberapa kali acara nonpolitik ini dinilai terlalu politis.

    Tonton: Ada Ajakan Dukung Jokowi di Acara MRSF, Ini Jawaban Polri

    DEWI NURITA | BERBAGAI SUMBER | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.