Terima Pendemo, Ketua MPR Ajak Ciptakan Pemilu Damai dan Menggembirakan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, menerima ratusan massa aksi yang menuntut adanya calon presiden independen pada pemilu serentak 17 April 2019 di pintu gerbang kompleks parlemen Jalan Jenderal Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2019. (dok MPR RI)

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, menerima ratusan massa aksi yang menuntut adanya calon presiden independen pada pemilu serentak 17 April 2019 di pintu gerbang kompleks parlemen Jalan Jenderal Gatot Soebroto Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2019. (dok MPR RI)

    INFO NASIONAL-- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menerima ratusan massa aksi yang menuntut adanya calon presiden independen dalam pemilu serentak pada 17 April 2019. Pertemuan itu berlangsung di pintu gerbang Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Senin, 18 Maret 2019.

    Massa berasal dari Komunitas Tikus Pithi Hanata Baris. Mereka menggunakan kaus hitam bertuliskan Yen Ora Mas Tuntas Ora. Dalam tuntutannya, mereka meminta MPR melaksanakan sidang istimewa untuk memberi jalan bagi lahirnya calon presiden independen. 

    Dalam kesempatan itu, massa aksi mengajukan tiga tuntutan Nusantara. Pertama, tritura yang berisi kembalinya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kedua, kembalinya kedaulatan di tangan rakyat yang sebenarnya melalui dibukanya jalur independen dalam pencalonan pilpres, anggota DPR, serta anggota MPR. Ketiga, terwujudnya masyarakat gemah ripah loh jinawi tata titi tentram kerta raharja, tercukupinya sandang pangan papan secara riil. 

    Menjawab tuntutan aksi, Zulkifli menyampaikan terima kasih karena para pendemo telah datang ke kompleks parlemen di Senayan Jakarta dengan penuh kedamaian. Kedatangan mereka patut dihargai karena massa mau meninggalkan pekerjaan, keluarga, juga menggunakan ongkos sendiri. 

    Saat ini, kata Zulkifli, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya membolehkan calon presiden yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Berbeda dengan bupati dan gubernur yang boleh dari calon independen. 

    "Namun bukan tidak mungkin ada capres independen, tapi harus dibicarakan lebih lanjut. Caranya harus mengubah UUD terlebih dahulu," katanya. 

    Zulkifli menambahkan, sekarang adalah tahun politik. Karena itu, semua pihak harus menjaga perdamaian dan persatuan. Demokrasi, menurut pria asal Lampung itu, merupakan pemilihan biasa yang diselenggarakan setiap lima tahun. Karena itu, tidak boleh ada keributan. 

    "Kita memilih di antara teman sendiri. Kita bukan menghadapi Belanda, tapi kita berhadapan dengan sesama anak bangsa. Karena itu, mari ciptakan pemilu yang menggembirakan, damai, dan menyenangkan," ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.