KPK Geledah Ruang Kerja Eks Ketum PPP Romahurmuziy

Reporter

Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruang kerja di kantor Kementerian Agama di Jalan Lapangan Banteng, Jakarta pusat, dan kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan pembangunan (PPP) Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Penggeledahan terkait dengan kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama dilakukan sejak pagi tadi, Senin, 18 Maret 2019.

Baca: KPK Geledah Kantor DPP PPP dan Kementerian Agama

Sebelumnya, KPK sudah menyegel dua ruangan di Kementerian Agama, yaitu ruang Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis. Penyegelan itu dilakukan setelah Romahurmuziy yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PPP ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 15 Maret 2019.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan ada tambahan ruangan di Kementerian Agama yang juga ikut disegel. "Ada tambahan satu lagi yakni ruang kerja Kepala Biro Kepegawaian milik Ahmadi," kata Febri di kantornya, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Maret 2019.

Sementara, untuk kantor DPP PPP, penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Romy, biasa Romahurmuziy disapa. Romy diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketum PPP setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama oleh KPK pada Sabtu, 16 Maret 2019.

Baca: Alasan KPK Segel Ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Selain ruang kerja Romy di DPP PPP, KPK juga menggeledah ruangan pengurus partai yang lain. "Penyidik juga menggeledah ruang kerja bendahara dan administrasi," kata Febri.

Terkait apa saja yang ditemukan dari penggeledahan itu, Febri belum bersedia menjelaskan secara detail. Ia beralasan, penggeledahan masih berlangsung.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Romy ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan, dua lainnya, yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi sebagai tersangka pemberi suap.

Baca: KPK: Kementerian Agama Seharusnya Jadi Kementerian Paling Bersih

Romy diduga menerima uang Rp 300 juta untuk membantu proses seleksi jabatan. Rinciannya adalah Haris Hasanudin menyerahkan uang Rp 250 juta dan Muhammad Muafaq memberikan uang Rp 50 juta agar keduanya bisa mendapat jabatan sebagai pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Agama.






KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

11 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

1 hari lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

1 hari lalu

Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

1 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

1 hari lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

1 hari lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

1 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

1 hari lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

1 hari lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

Hakim Agung Gazalba Saleh memvonis pengurus KSP Intidana demi uang sebesar Rp 400 juta.