TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi menjanjikan kartu pra kerja di kampanye pilpres 2019. Namun, mayoritas pembaca Tempo.co menyatakan tidak setuju terhadap pemberian tunjangan bagi para pengangguran tersebut.
Baca: JK: Tunjangan Pengangguran Hanya Bisa Diterapkan di Negara Maju
Ketidaksetujuan tersebut mengemuka dalam polling yang digelar Tempo.co pada periode 11-18 Maret 2019. Selama sepekan, polling tersebut diikuti 2.150 responden yang merupakan pembaca Tempo. Mereka ditanyakan apakah setuju dengan penerbitan kartu pra kerja.
Hasilnya, sebanyak 1.251 responden (58,19 persen) menyatakan tidak setuju; 868 responden (40,37 persen) setuju; dan 31 responden (1,44 persen) tidak tahu.
Janji Jokowi mengeluarkan kartu pra kerja ini memang menimbulkan pertanyaan. Bukan saja datang dari kubu Prabowo, yang menjadi rival Jokowi di pilpres 2019, namun juga dari lingkaran terdekat Jokowi di Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, yakni Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla yang menduduki posisi Ketua Dewan Penasihat TKN Jokowi menyatakan kebijakan memberi tunjangan untuk pengangguran cocok diberikan untuk negara maju dengan jumlah penduduk sedikit.
"Ada banyak negara seperti itu, di Amerika, Kanada, Australia, ada tunjangan buat yang menganggur. Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak," kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.
JK mengatakan untuk memberikan tunjangan kepada pengangguran memerlukan dana tidak sedikit. Akibatnya pemerintah harus menghitung lagi anggaran yang dimiliki supaya tidak membebani APBN.
Baca: Kartu Pra Kerja Disebut Bebani Keuangan Negara, Ini Kata Jokowi
"Kalau negara seperti Indonesia, (dengan) anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Itu butuh anggaran yang besar, dan kalau sudah ada anggarannya baru kita bisa bicara. Kalau belum ada anggarannya, tentu belum bisa dilaksanakan," kata JK.
