Polri Pastikan Ada Tersangka Baru Kasus Kredit Fiktif BJB Syariah

Reporter

Editor

Amirullah

Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan alias Aher, datang untuk mengklarifikasi surat pemanggilan di gedung Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu, 9 Januari 2019. Dalam kesempatan itu, Aher diperiksa sebagai saksi terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Faisal Akbar

TEMPO.CO, JakartaPolri memastikan bakal ada satu tersangka baru terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pencairan kredit fiktif Bank BJB Syariah ke PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dan CV Dwi Manunggal Abadi.

Baca: Polri Antisipasi Serangan Teror seperti di Selandia Baru

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menuturkan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri tengah melakukan gelar (ekspose) perkara.

"Tim penyidik masih melakukan ekspose secara intenal. Setelah ekspose mengumpulkan keterangan dan alat bukti, statusnya akan naik ke penyidikan," kata Dedi di Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan, pada Ahad, 17 Maret 2019.

Dedi menjelaskan, setelah melakukan ekspose perkara, penyidik akan langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan, yang diikuti dengan penetapan tersangka baru.

Alasan peningkatan status hukum kasus tersebut, kata Dedi, karena ditemukan adanya perbuatan melawan hukum berupa hilangnya uang negara sebesar Rp548 miliar akibat kredit macet.

"Di situ kan ada perbuatan melawan hukum itu. Harusnya Pak Aher tahu itu sebagai pemegang saham mayoritas di Bank BJB," kata Dedi. Aher yang dimaksud adalah mantan gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi telah memeriksa Aher pada Rabu, 13 Maret 2019.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan mantan pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) bernama Yocie Gusman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian kredit BJBS kepada debitur atas nama PT Hastuka Sarana Karya periode 2014 hingga 2016.

Yocie Gusman merupakan bekas Ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Bogor. Yocie diduga tidak menaati prosedur saat memberikan kredit ke AW, selaku pimpinan PT HSK dalam memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp548 miliar. Dana itu digunakan PT HSK untuk membangun 161 ruko di Garut Super Blok.

Baca: Ombudsman Persoalkan Penempatan TNI dan Polri di PT Transjakarta

Penyaluran kredit itu belakangan diketahui dilakukan tanpa agunan. Sebagai debitur, PT HSK malah mengagunkan tanah induk dan bangunan ke bank lain. Setelah dikucurkan, ternyata pembayaran kredit tersebut macet sebesar Rp548 miliar.






Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

1 jam lalu

Prabowo Subianto Hadiahi Kapolri Pistol G2 Elite, Lemkapi: Membuat Masyarakat Nyaman

Edi Hasibuan mengatakan pertemuan antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bermakna bangun sinergi.


Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

1 hari lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

1 hari lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

1 hari lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

2 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

2 hari lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

2 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

2 hari lalu

Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital.


Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

3 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

Pimpinan sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan,