Ditanya Soal OTT Romahurmuziy, Jokowi: Tunggu KPK Bicara Dulu

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum PPP Romahurmuziy menghadiri silaturahmi penyuluh agama se-Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 14 April 2018. Foto: Biro Pers Setpres

    Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Umum PPP Romahurmuziy menghadiri silaturahmi penyuluh agama se-Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 14 April 2018. Foto: Biro Pers Setpres

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menegaskan belum mau berkomentar soal ditangkapnya Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romy oleh komisi Pemberantasan Korupsi.

    Baca juga: OTT Romahurmuziy PPP, KPK Hanya Sita Ratusan Juta Rupiah

    "Jangan tanya itu, kita bicara soal masalah di Sumut saja ya," katanya saat berbincang dengan pimpinan redaksi media massa di Medan, Jumat, 16 Maret 2019.

    Dalam dialog itu, salah satu yang ditanya adalah pendapat Presiden tentang ditangkapnya Romy oleh KPK.

    Presiden Jokowi berada di Medan sejak, Jumat sore dan salah satu agendanya Silaturahim Dengan Insan Pers.

    Meski menegaskan tidak mau berkomentar soal penangkapan Romi, Jokowi menyebutkan bahwa dirinya tidak mau bicara atau berkomentar sebelum KPK berbicara.

    "Tunggu KPK berbicara dulu. Ayo sekarang kita cerita Sumut dan dengan santai saja," ujarnya.

    Baca juga: Soal OTT Ketum PPP Romahurmuziy, Ma'ruf Amin: Itu Masalah Pribadi

    Jokowi menegaskan, semua harus menghargai proses hukum."Jadi nanti saja soal itu, tunggu KPK bicara," katanya.

    Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan di Jawa Timur pada Jumat, 15 Maret 2019. Romy diketahui dekat dengan Presiden Jokowi. Dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi, Romy berada di kursi dewan penasihat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.