Ketum PPP Romahurmuziy Kena OTT KPK, NasDem Sampaikan Prihatin

Reporter

Ketum PPP, Romahurmuziy (dua dari kiri), menjalani pemeriksaan setelah terjaring OTT KPK di Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019. Saat digiring masuk ke gedung KPK, Romy hanya menunduk dan tak mau memperlihatkan wajahnya, apalagi berbicara kepada awak media. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai NasDem turut mengomentari penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Ia bersama empat orang lainnya diduga terlibat perkara korupsi jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Baca: OTT Romahurmuziy, Pengamat: Tsunami Bagi PPP

Sekretaris Jenderal NasDem Johny G. Plate menuturkan, fraksinya prihatin dengan insiden OTT tersebut. "Sebagai tokoh politik, kami juga yakini bahwa dengan kapasitasnya yang dia miliki, saudara Romy akan bisa menghadapi ini dengan baik," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 15 Maret 2019.

Johny menilai, secara tak langsung insiden penangkapan Romahurmuziy ini memperlihatkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi betul-betul menghormati pemisahanan kewenangan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

"Presiden Jokowi memastikan bahwa hukum berjalan di atas norma-norma hukum dan perangkat hukum bekerja secara independen sesuai fungsi dan kewenangannya menurut UU," kata Johny. Ia menegaskan bahwa OTT ini tidak terkait dengan pilpres 2019, melainkan hal personal dan pribadi.

Lebih lanjut, Johny meyakini PPP bisa mengatasi masalah yang menjerat ketua umum mereka. "Kami berikan dukungan kepada pimpinan dan senior P3 untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal," ucap dia.

KPK menangkap Romy beserta empat orang lainnya dalam OTT yang digelar pada Jumat, 15 Maret 2019. Juru bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, pihaknya menyita sejumlah uang yang diduga menjadi bagian dari transaksi korupsi.

Meski begitu, Febri enggan membeberkan jumlah uang yang disita dalam OTT terhadap Romahurmuziy tersebut. KPK menduga uang ini digunakan terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama. Baik di pusat maupun di daerah.

Baca: OTT Romahurmuziy, Airlangga: Tak Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam usai penangkapan guna memastikan status hukum pihak-pihak yang diciduk dalam OTT. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka biasanya akan langsung menjalani penahanan.






Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

57 menit lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

4 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

14 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

15 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

15 jam lalu

Bakal Diusung NasDem, PKS, dan Demokrat Jadi Capres, Anies Baswedan: Saya Urus Jakarta Dulu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berbicara banyak soal rencana Partai Demokrat, PKS, hingga NasDem yang bakal mendukungnya jadi Capres 2024


Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

15 jam lalu

Rapat Paripurna APBN 2023 Usai, Sri Mulyani: Salam Restorasi, Demokrat Bersama Rakyat

Sri Mulyani Indrawati membuat ruang sidang rapat paripurna DPR RI, hari ini, Kamis, 29 September 2022 riuh.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

17 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

19 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

19 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

20 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.