Sebelum OTT Romahurmuziy PPP, 4 Ketum Partai Ini Dijerat KPK

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy, seusai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.  Romahurmuziy dikabarkan ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan di Sidoarjo pada Jumat, 15 Maret 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Umum PPP, M. Romahurmuziy, seusai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018. Romahurmuziy dikabarkan ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan di Sidoarjo pada Jumat, 15 Maret 2019. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Operasi tangkap tangan atau OTT Romahurmuziy alias Rommy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat, 15 Maret 2019, sekitar pukul 09.00 WIB.

    Baca juga: OTT Romahurmuziy PPP, KPK Hanya Sita Ratusan Juta Rupiah

    Dengan kasus ini, sudah dua kali ketua umum PPP menjadi tersangkut kasus korupsi yang ditangan KPK. Sebelumnya, Ketua Umum PPP periode 2007-2014 Suryadharma Ali menjadi  tersangka dan kemudian masuk penjara karena kasus korupsi dana haji.

    “Pak Suryadharma Ali kan sebagai Ketua Umum PPP itu juga (terjerat kasus) menjelang pemilihan. Sekarang juga Ketua Umum PPP yang lain," kata Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Ferry Juliantono di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Jumat, 15 Maret 2019.

    Sebelum Romahurmuziy, ada beberapa ketua umum partai politik terjerat kasus di KPK, namun keterlibatan mereka diketahui setelah hasil penyelidikan dan penyidikan lembaga ntirasuah ini.  Romahurmuziy menjadi ketua umum pertama yang terkena operasi tangkap tangan KPK.

    Berikut daftar ketua parpol yang berurusan dengan KPK sebelum Romahurmuziy:


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.