OTT Romahurmuziy PPP, KPK: Jual Beli Jabatan Petinggi Kemenag

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (mengenakan masker dan bertopi), digiring petugas saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019. ANTARA/Reno Esnir

    Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (mengenakan masker dan bertopi), digiring petugas saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membeberkan operasi tangkap tangan atau OTT Romahurmuziy alias Rommy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait kasus jual beli jabatan di tingkat pimpinan tinggi Kemenag dan daerah.

    Baca juga: OTT Romahurmuziy PPP, Sekjen Kemenag Datangi KPK

    "Pokok perkaranya itu terkait dengan pengisian jabatan di pimpinan tinggi (Kemenag), bisa di pusat atau daerah. Kalau di daerah misalnya, ada Kanwil atau jabatan-jabatan yang lain," ujar Febri Diansyah di kantornya pada Sabtu dini hari, 16 Maret 2019.

    Dalam kasus ini, ujar Febri, KPK turut menangkap pejabat Kemenag di Jawa Timur bersama dengan Romahurmuziy. Ketua umum partai berlambang Kakbah itu ditangkap bersama lima orang, yakni dua orang pejabat Kemenag, satu staf penyelenggara negara dan satu orang dari swasta.

    Terkait hal ini, KPK sudah menyegel dua ruangan di Kementerian Agama untuk kebutuhan klarifikasi dalam proses penyelidikan terkait OTT Romahurmuziy. Dua ruangan yang disegel tersebut adalah ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan ruangan Sekretaris Jenderal Kemenag M. Nur Kholis Setiawan. Sekjen Kemenag juga datang ke kantor KPK pukul 20.00 untuk dimintai klarifikasi atas sejumlah keterangan.

    Baca juga: OTT Romahurmuziy, KPK Segel Ruang Kerja Menteri Agama

    Usai OTT Romahurmuziy bersama empat orang secara bersamanya, menjalani pemeriksaan di gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status orang yang diamankan dalam suatu OTT Romahurmuziy dan kawan-kawan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.