OTT Romahurmuziy, Segini Harta Kekayaannya

Reporter

Editor

Ali Anwar

Ketua Umum PPP, Romahurmuziy (mengenakan masker dan bertopi), tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Operasi tangkap tangan atau OTT Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Jawa Timur, pada Jumat, 15 Maret 2019, sekitar pukul 09.00 WIB.

Baca juga: OTT Romahurmuziy, Pengamat: Tsunami Bagi PPP

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyebut, ada empat orang lain yang ikut diciduk bersama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPPP) itu. "KPK mengamankan lima orang setelah diduga terjadi transaksi yang kesekian kalinya," kata Febri di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019.

Menurut Febri, sejumlah uang disita dalam OTT ini. Uang itu diduga merupakan bagian dari transaksi terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama, baik di pusat maupun di daerah.

Berapa kekayaan Romahurmuziy saat ini? Dari penelusuran Tempo melalui website elhkpn.kpk.go.id, tercatat anggota DPR RI ini terakhir kali mendaftarkan LHKPNnya pada 19 Maret 2010.

Ketua umum partai berlambang kakbah itu, tercatat memiliki harta sebesar Rp 11.834.972.656. Romahurmuziy  memiliki harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Sleman dengan total mencapai Rp 2.551.827.000.

Romahurmuziy juga tercatat memiliki harta bergerak berupa kendaraan Rp 775,5 juta yang terdiri dua unit Kijang Innova, Mitsubishi Pajero Sport, dan Ford Laser, Honda Supra Fit. Selain itu, tercatat Romahurmuziy  juga punya harta bergerak berupa usaha yaitu PT Dugapat Mas sebesar Rp1.478.496.000.

Selain itu, Romahurmuziy t memiliki harta bergerak lain berupa batu dan logam mulia senilai Rp 425.000.000, surat berharga senilai Rp 1.154.616.819, giro setara kas sebesar Rp 5.284.832.837, serta piutang Rp 164.700.000 dan tercatat tak memiliki hutang.

Baca juga: Akbar Tanjung Sebut Nasdem Punya Niat Jahat ke Golkar

Saat ini, Romahurmuziy  dan empat orang lainnya masih diperiksa di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan. KPK punya waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif sebelum menentukan status hukum OTT Romahurmuziy dan yang lain saat ditangkap.






Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

2 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

12 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

13 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

15 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

17 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

17 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

18 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

19 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

20 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

21 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.