Sandiaga Uno Minta OTT Romahurmuziy Tak Dikaitkan Pilpres

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno melambaikan tangan usai sholat jumat di Masjid Agung Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat, 1 Maret 2019. Sandi bertemu warga Kota Tegal dalam rangka berkampanye untuk dukungan pemenangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi. ANTARA/Oky Lukmansyah

    Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno melambaikan tangan usai sholat jumat di Masjid Agung Kota Tegal, Jawa Tengah, Jumat, 1 Maret 2019. Sandi bertemu warga Kota Tegal dalam rangka berkampanye untuk dukungan pemenangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi. ANTARA/Oky Lukmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, tak ingin mengaitkan operasi tangkap tangan atau OTT Romahurmuziy dengan pilpres 2019. Romahurmuziy alias Romy adalah Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, salah satu partai pengusung pasangan calon Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin.

    Baca juga: OTT Romahurmuziy, Akbar Tandjung: Ada Efek Kepada PPP

    "Jangan kita bawa ke 17 April lah, ini permasalahannya jauh lebih besar dari pilpres. Ini masalah masa depan Indonesia, yaitu masa depan yang bisa digerogoti oleh perilaku koruptif," kata Sandiaga Uno di hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 15 Maret 2019.

    Sandiaga Uno mengajak seluruh tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi untuk menahan diri, bersikap bijak, dan tak terlalu banyak komentar pada awak media soal OTT Romahurmuziy.

    "Biarkan teman-teman KPK bekerja. Pastikan intensitas kebisingan politik ini tak mempengaruhi perjuangan untuk mengeradikasi korupsi di bumi Indonesia," ujar Sandiaga.

    Romahurmuziy  ditangkap dalam OTT KPK di Jawa Timur pada Jumat, 15 Maret 2019. Ia sempat dibawa ke Polda Jawa Timur sebelum diboyong ke gedung KPK di Jakarta.

    Baca juga: Romahurmuziy Terjaring OTT di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur

    Status OTT Romahurmuziy atau Romy PPP akan ditentukan seusai pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam setelah penangkapan untuk memastikan status hukum pihak-pihak yang dijaring melalui OTT.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.