"

TKN: Penangkapan Romy PPP Tak Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

Reporter

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kedua kiri) didampingi Sekjen Arsul Sani (kanan) menghadiri acara pembukaan Rapimnas IV dan Workshop Nasional PPP di Jakarta, Selasa 26 Februari 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (kedua kiri) didampingi Sekjen Arsul Sani (kanan) menghadiri acara pembukaan Rapimnas IV dan Workshop Nasional PPP di Jakarta, Selasa 26 Februari 2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Penggalangan Perempuan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi - Ma’ruf Amin, Tina Talisa mengatakan kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romy PPP adalah persoalan pribadi yang tak ada sangkut pautnya dengan pemilihan presiden 2019.

Baca: Soal Romy PPP Kena OTT KPK, Begini Penjelasan Polda Jawa Timur

“Kami prihatin mendengar kabar tersebut. Kami sangat mendukung konsistensi penegakan hukum, kami meyakini ini kasus pribadi sehingga tidak ada kaitannya dengan pilpres,” ujar Tina di Media Center, Jokowi - Ma’ruf, Jalan Cemara, Jakarta, Jumat 15 Maret 2019.

Tina mengklaim kasus ini merupakan bentuk nyata bahwa presiden dan pemerintah tidak melakukan intervensi hukum. Semua orang termasuk Romy, kata dia, setara di depan hukum.

Ia mengaku tidak khawatir kasus ini akan menurunkan elektabilitas Jokowi - Ma’ruf. Hal ini, kata dia, juga sudah disampaikan oleh Ketua TKN, Erick Thohir.

“Menegaskan pernyataan Ketua TKN, Pak Erick Thohir, yang menyampaikan bahwa kami meyakini tidak berpengaruh signifikan (terhadap elektabilitas) karena kasus ini murni kasus pribadi,” tutur mantan presenter televisi ini.

Baca: Romy PPP Kena OTT, PSI Minta KPK Bekerja Profesional

OTT terhadap Romy dilakukan KPK di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo, sekitar pukul 09.00, Jumat, 15 Maret 2019. Romy digelandang ke Polda Jawa Timur untuk diperiksa bersama sejumlah pejabat Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur. Dari Juanda, Sidoarjo, KPK langsung membawa orang-orang itu ke gedung Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera membenarkan operasi tangkap tangan KPK tersebut. Namun ia menolak menyebutkan nama yang terjaring dalam OTT itu. “Kalau OTT-nya info A 1, tapi soal siapa-siapa yang terjaring silakan langsung ke KPK,” kata Barung saat dihubungi. Menurut Barung, dalam hal ini Polda Jawa Timur hanya memfasilitasi tempat pemeriksaan.

Baca: Romahurmuziy Terjaring OTT di Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur

Status Romahurmuziy atau Romy PPP akan ditentukan seusai pemeriksaan. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam setelah penangkapan untuk memastikan status hukum pihak-pihak yang dijaring melalui OTT.

FIKRI ARIGI | ANDITA RAHMA








KPK Periksa Eks Kepala BPKD DKI Soal Dugaan Korupsi Formula E, Gali Seputar Penganggaran

5 jam lalu

Edi Sumantri: Dasarnya Apa kalau Dipatok Gede?
KPK Periksa Eks Kepala BPKD DKI Soal Dugaan Korupsi Formula E, Gali Seputar Penganggaran

Mantan Kepala BPKD DKI Edi Sumantri menjalani pemeriksaan di KPK hari ini. Dia dimintai keterangan soal penganggaran balap Formula E Jakarta.


Diperiksa Selama 12 Jam oleh KPK, Rafael Alun Bungkam

7 jam lalu

Rafael Alun Trisambodo kembali diperiksa oleh KPK pada Jum'at 24 Maret 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
Diperiksa Selama 12 Jam oleh KPK, Rafael Alun Bungkam

Bekas pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi


Zulhas Alihkan Anggaran Buka Puasa Bersama Jadi Bantuan Sembako

7 jam lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
Zulhas Alihkan Anggaran Buka Puasa Bersama Jadi Bantuan Sembako

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bakal mengalihkan anggaran buka puasa bersama menjadi bantuan sembako untuk masyarakat.


Gara-gara ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Konsumsi di Acara Kemenhub Dibawa Pulang

8 jam lalu

Pejalan kaki melintas di depan Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020.Pasca instruksi Presiden RI agar PNS atau Aparatur Sipil Negara bekerja dari rumah, gedung Kemenhub terpantau sepi. TEMPO/Muhammad Hidayat
Gara-gara ASN Dilarang Buka Puasa Bersama, Konsumsi di Acara Kemenhub Dibawa Pulang

Konsumsi untuk peserta acara Kementerian Perhubungan terpaksa tidak diperkenankan dimakan di tempat karena ASN dilarang buka puasa bersama.


Jokowi Larang Bukber Pejabat dan ASN, Gibran: Bukanya di Rumah Masing-Masing

8 jam lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan kepada awak media di Solo, Jawa Tengah, Senin (2/1/2023). (Antara/Aris Wasita)
Jokowi Larang Bukber Pejabat dan ASN, Gibran: Bukanya di Rumah Masing-Masing

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melarang para pejabat dan ASN Pemkot Solo menggelar buka puasa bersama atau bukber.


Rencana Street Circuit Formula E 2024 di Monas-Istiqlal-Istana, Heru Budi Belum Lapor ke Jokowi

9 jam lalu

Formula E Jakarta 2024 Tidak di Sirkuit Ancol, Bamsoet Usulkan Pindah ke Sudirman
Rencana Street Circuit Formula E 2024 di Monas-Istiqlal-Istana, Heru Budi Belum Lapor ke Jokowi

Pj Gubernur DKI Heru Budi menyebut belum melaporkan rencana street circuit Formula E 2024 kepada Presiden Jokowi. Jokowi disebut sudah tau rencana itu


Ketum PP Muhammadiyah Kritik Jokowi Larang Bukber Pejabat: Mesti Konsisten, Jangan Tarik Ulur

9 jam lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. K.H. Haedar Nashir memberi arahan pada kegiatanSosialisasi Restorasi Gambut.
Ketum PP Muhammadiyah Kritik Jokowi Larang Bukber Pejabat: Mesti Konsisten, Jangan Tarik Ulur

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal kebijakan Jokowi melarang bukber pejabat


Pembahasan Publisher Rights Masih Berjalan, Kominfo: Kami Selesaikan Secepatnya

10 jam lalu

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Usman Kansong, dalam acara konferensi pers
Pembahasan Publisher Rights Masih Berjalan, Kominfo: Kami Selesaikan Secepatnya

Rencana Perpres Publisher Rights telah mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.


Bandara Kertajati Dijual ke Asing, Ini Pesan Jokowi ke Menhub Budi Karya

10 jam lalu

Suasana bangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, 24 Mei 2018. Proyek Infrastruktur yang dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini diduga melanggar HAM. ANTARA/M Agung Rajasa
Bandara Kertajati Dijual ke Asing, Ini Pesan Jokowi ke Menhub Budi Karya

Presiden Joko Widodo alias Jokowi berpesan kepada Menhub Budi Karya terkait rencana penjualan Bandara Kertajati ke perusahaan asing.


Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Pulogebang, KPK Periksa Manajer Sarana Jaya sebagai Saksi

10 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Pulogebang, KPK Periksa Manajer Sarana Jaya sebagai Saksi

KPK memeriksa manajer Perumda Sarana Jaya, Yadi Robby, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Pulogebang