Polri Akan Pelajari Ancaman Verbal Bahar bin Smith kepada Jokowi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi mengawal kendaraan yang membawa Bahar bin Smith menjelang sidang dugaan penganiayaan remaja di Bandung, Kamis, 14 Maret 2019. Pendukung Bahar tampak menyemut di bagian jalan raya Seram, tepatnya di depan gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung. TEMPO/Prima Mulia

    Polisi mengawal kendaraan yang membawa Bahar bin Smith menjelang sidang dugaan penganiayaan remaja di Bandung, Kamis, 14 Maret 2019. Pendukung Bahar tampak menyemut di bagian jalan raya Seram, tepatnya di depan gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri menanggapi Bahar bin Smith yang tiba-tiba mengancam Presiden Jokowi seusai sidang perkara penganiayaan terhadap dua remaja MKU dan CAJ. Kepolisian Daerah Jawa Barat akan mempelajari apakah ucapan verbal yang dilontakan Bahar masuk dalam kategori ancaman atau tidak.

    "Pokoknya Polda Jabar akan mempelajari ucapan itu. Jika masuk ancaman maka akan diproses," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di kantornya, Jakarta Selatan pada Jumat, 15 Maret 2019.

    Baca: Didakwa Pasal Berlapis, Bahar bin Smith Ajukan Eksepsi

    Bahar tampak serius menyampaikan ancamannya untuk Jokowi. Ia terlihat kesal lantaran kasus yang menjeratnya dinilai tidak adil dan sangat kental muatan politisnya.

    Pimpinan pondok pesantren Tajul Alawiyyin itu menuding kasus yang menjeratnya merupakan bentuk ketidakadilan hukum dari Presiden Jokowi. Sehingga Bahar mengancam ketika sudah keluar dari tahanan atau penjara, Jokowi harus siap dengan pedasnya ucapan Bahar. “Tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedasnya lidah saya di panggung," ujar Bahar.

    Baca: Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Bahar bin Smith, Ini Sebabnya

    Bahar bin Smith didakwa dengan dakwaan primer pasal 333 ayat 2 Kitab undang-undang hukum Pindahnya (KUHP) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Dakwaan primer lainnya membidik Bahar bin Smith dengan pasal 170 ayat 2 ke2 KUHP tentang penganiayaan. Dalam dakwaan lebih lebih subsider lagi, ia dibidik dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.