KPK Kritik Kebijakan ASN Bandung Wajib Naik Grab

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan terkait barang bukti OTT kasus korupsi pejabat Kementerian PUPR, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 30 Desember 2018. ANTARA

TEMPO.CO, Bandung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bandung yang mewajibkan aparatur sipil negara naik transportasi daring, Grab. Menurut KPK, konflik kepentingan dalam kebijakan itu tinggi.

Baca: Jurus Baru KPK Menjerat Pelaku Korupsi Korporasi

"Itu sudah favoritisme, konflik kepentingannya tinggi," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di kantornya, Jakarta, Kamis, 24 Maret 2019.

Saut menuturkan KPK paling tidak suka dengan kebijakan yang memiliki potensi konflik kepentingan. Dia mengatakan itu adalah awal dari inefisiensi dan ketidakadilan. "Kalau itu tidak ditekan, pintu-pintu berikutnya panjang," kata dia.

Sebelumnya, Dishub Kota Bandung bekerja sama dengan salah satu penyedia jasa transportasi online Grab. Setiap aparat sipil negera atau ASN khususnya yang berkantor di Dishub diimbau untuk menggunakan angkutan Grab saat berangkat dan pulang kerja.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, sistem kerjasama yang dilakukan Dishub dengan Grab bukan atas permintaan pihak Dishub, melainkan Grab yang terlebih dahulu menawarkan kesiapannya untuk ikut andil dalam program carpooling yang digagas Dishub Kota Bandung. Kebijakan carpooling merupakan metode berbagi tumpangan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Didi mengatakan carpooling ini merupakan sistem yang digagas Dishub untuk mengurai kemacetan di kota kembang tersebut. Dia pun tidak membenarkan asumsi liar yang berkembang di masyarakat bahwa kebijakan carpooling itu seolah-olah mewajibkan ASN menggunakan Grab saat pergi dan pulang kerja. "Itu tidak benar," katanya.

Baca: KPK: Petinggi PT Wijaya Karya Tersangka Korupsi Jembatan Riau

Apalagi, kata dia, kerja sama yang digagas Dishub dengan Grab hanya dalam rangka uji coba carpooling saja. Uji coba itu dilakukan selama 5 hari sejak Senin, 11 Maret 2019, hingga Jumat, 15 Maret 2019 mendatang

M ROSSENO AJI | AMINUDDIN






Grab Punya Program Jaminan Kesejahteraan untuk Driver Ojol: Ada JKK dan JKM

28 menit lalu

Grab Punya Program Jaminan Kesejahteraan untuk Driver Ojol: Ada JKK dan JKM

Director of Central Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy merespons Kemenhub yang menginginkan aplikator memfasilitas jaminan kesejahteraan pengemudi ojol.


KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

13 jam lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


BKN Rilis Hasil Pendataan Non-ASN, Cek Tahap Prafinalisainya

15 jam lalu

BKN Rilis Hasil Pendataan Non-ASN, Cek Tahap Prafinalisainya

BKN menyampaikan, instansi wajib mengumumkan kabar itu kepada masyarakat melalui kanal informasi resmi instansi paling lambat Sabtu, 8 Oktober.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

20 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

23 jam lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

1 hari lalu

KPK Cegah Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya ke Luar Negeri

KPK menduga ada anggota DPR periode 2009-2014 dan pihak lainnya yang menerima suap Rp 100 miliar.


KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Gubernur Papua Lukas Enembe

KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

1 hari lalu

KPK Cegah 2 Orang di Kasus Korupsi Garuda Indonesia

KPK mencegah 2 orang dalam kasus korupsi Garuda Indonesia. Kasus yang pernah menyeret Emirsyah Satar ke balik jeruji.


KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.